Network
PR DEPOK - Banyak reaksi yang bermunculan pasca beredar berita mengenai surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang dilayangkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Vladimir Putin bersama dengan Komisaris Rusia untuk Hak Anak Maria Lvova Belova dituding ICC melakukan kejahatan perang deportasi ilegal anak-anak dari Ukraina.
Rusia lantas menanggapi surat penangkapan Vladimir Putin tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, mengatakan bahwa surat perintah ICC tersebut tidak berpengaruh untuk Rusia.
“Keputusan Mahkamah Pidana Internasional tidak ada artinya bagi negara kita, termasuk dari segi hukum. Rusia bukan pihak Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Straits Times.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga memberikan komentarnya atas surat penangkapan Vladimir Putin.
Peskov mengatakan, Rusia dan sejumlah negara tidak mengakui yurisdiksi ICC. Maka dari itu, keputusan tersebut batal.
Baca Juga: Terbaik! 15 Link Download Twibbon Ramadhan 2023 untuk Memeriahkan Bulan Suci
"Rusia dan banyak negara lain tidak mengakui yurisdiksi ICC. Oleh karena itu, keputusan semacam ini batal demi hukum untuk Federasi Rusia dari sudut pandang hukum," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Parlemen Rusia Vyacheslav Volodin mengataan surat penangkapan tersebut sebagai serangan negara Barat.
"Kami menganggap setiap serangan terhadap Presiden Federasi Rusia sebagai agresi terhadap negara kami," katanya.
Selain Rusia, Ukraina juga memberikan tanggapan terkait surat penangkapan Vladimir Putin.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa keputusan ICC merupakan langkah bersejarah.
“Ini adalah keputusan bersejarah yang akan mengarah pada pertanggungjawaban bersejarah. Kepala negara teroris dan pejabat lainnya telah resmi menjadi tersangka dalam kasus kejahatan perang,” katanya.
Baca Juga: Putusan Penundaan Pemilu 2024, KPU RI Hormati Putusan Bawaslu RI soal Vermin Perbaikan Partai Prima
“Dalam kasus kriminal yang sedang diselidiki oleh penegak hukum kami, ada lebih dari 16.000 contoh deportasi paksa anak-anak Ukraina oleh penjajah. Tapi jumlah sebenarnya yang dideportasi bisa jauh lebih besar. Mustahil untuk melakukan operasi kriminal semacam itu tanpa sepengetahuan orang yang memimpin negara teroris itu.
Sedangkan Penasihat Presiden Ukraina Mykhailo Podolyak mengatakan bahwa keputusan ICC adalah langkah hukum yang jelas.
“Dunia berubah. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin. Ini adalah prosedur hukum yang jelas. Tunggu saja," tuturnya.
Baca Juga: Seteru KPU RI dengan Prima, Berujung pada Putusan Vermin Perbaikan oleh Bawaslu RI
Keputusan ICC merupakan pendekatan hukum lain tentang bagaimana tindakan Federasi Rusia di Ukraina harus dilihat dan konsekuensi apa yang menunggu Federasi Rusia.
Sebelumnya, ICC menuduh Vladimir Putin melakukan kejahatan perang sejak 24 Februari 2022.
“Kejahatan tersebut diduga dilakukan di wilayah pendudukan Ukraina setidaknya sejak 24 Februari 2022. Ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Vladimir Putin memikul tanggung jawab pidana individu atas kejahatan tersebut,” bunyi pernyataan ICC.***
