Network
PR DEPOK – Dewan Keamanan PBB akan bertemu secara terbuka untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara minggu depan, sebuah langkah yang diminta oleh Amerika Serikat, Albania dan Jepang.
Langkah Dewan Keamanan PBB tersebut kemungkinan akan membuat marah Pyongyang dan menghadapi tentangan dari dua sekutu negara itu, yakni China dan Rusia.
Ini akan menjadi pertemuan publik formal pertama dari dewan PBB yang beranggotakan 15 orang tersebut, mengenai masalah Korea Utara sejak 2017.
Korea Utara berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi menusia. Negara terisolasi itu menyalahkan sanksi atas situasi kemanusiaan yang terjadi. Sejak 2006 negara itu telah berada di bawah sanksi PBB atas misil balistik dan program nuklirnya, tetapi ada pengecualian bantuan.
"Ini sudah terlalu terlambat," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, membacakan pernyataan bersama oleh Amerika Serikat, Albania, Jepang, dan Korea Selatan.
"Kami tahu pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran pemerintah memfasilitasi pengembangan senjata hpoooppemusnah massal dan program rudal balistik yang melanggar hukum," katanya, seperti dikutip dari Reuters.
Dewan akan bertemu pada 17 Agustus dan diberi pengarahan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk dan Pelapor Khusus PBB untuk Situasi Hak Asasi Manusia di DPRK, Elizabeth Salmón.
Baca Juga: Kapan PIP Kemdikbud 2023 akan Cair Sebenarnya? Cek Informasi Terbarunya di Sini
