Network
PR DEPOK - Dikabarkan bahwa PBB menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, namun Sekjen PBB mengatakan bahwa cara Israel menjalankan operasi militer menciptakan hambatan besar terhadap distribusi bantuan di enklaf yang hancur.
Setelah berhari-hari perdebatan untuk menghindari veto AS yang terancam, Dewan Keamanan pada Jumat mengeluarkan resolusi yang mendesak langkah-langkah untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman, tidak terhalang, dan diperluas ke Gaza dan kondisi untuk gencatan senjata yang berkelanjutan.
Resolusi tersebut diubah dari naskah sebelumnya yang menuntut akhir segera dari 11 minggu perang dan melemahkan kontrol Israel atas pengiriman bantuan, membuka jalan bagi suara dalam pemungutan suara di mana Amerika Serikat, sekutu utama Israel, abstain.
Washington telah secara berkali-kali mendukung hak Israel untuk membela diri setelah serangan 7 Oktober oleh militan Hamas yang berkuasa di Gaza, yang menewaskan 1.200 orang dan membawa 240 sandera kembali ke enklaf tersebut.
Baca Juga: 11 Daftar Rekomendasi Rumah Makan Terenak dan Terfavorit di Padang
Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan Dewan Keamanan seharusnya lebih fokus pada pembebasan sandera dan berkonsentrasi pada mekanisme bantuan tidak diperlukan karena Israel memperbolehkan pengiriman bantuan dalam skala yang diperlukan.
Hamas dan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat berselisih mengenai langkah ini, dengan yang pertama mengatakan itu tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan enklaf yang terkena dampak dan menentang panggilan internasional untuk mengakhiri agresi Israel.
Kementerian Luar Negeri otoritas menyambut resolusi ini sebagai langkah yang akan membantu mengakhiri agresi, memastikan kedatangan bantuan, dan melindungi rakyat Palestina.
AS dan Israel, yang bersumpah untuk memberantas Hamas, menentang gencatan senjata, dengan alasan hal itu akan memungkinkan kelompok militan Islam itu untuk berkumpul kembali dan bersenjata kembali.
