Network
PR DEPOK - Dikatakan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki saat ini telah berkembang dengan jumlah yang tidak bisa dihitung lagi dan mengancam menghilangkan segala kemungkinan praktis terbentuknya negara Palestina, kata Kepala Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat.
Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyatakan bahwa pertumbuhan permukiman Israel merupakan transfer oleh Israel dari penduduknya sendiri, yang ia ulangi sebagai kejahatan perang.
Administrasi Biden AS mengatakan bulan lalu bahwa permukiman tersebut "tidak konsisten" dengan hukum internasional setelah Israel mengumumkan rencana perumahan baru di Tepi Barat yang diduduki.
Baca Juga: Pendaftaran KJP Plus Tahap 1 2024 Sudah Dibuka, Benarkah? Berikut Bocoran Jadwal dan Persyaratan
"Kekerasan pemukim dan pelanggaran terkait pemukiman telah mencapai tingkat baru yang mengkhawatirkan, dan mengancam menghilangkan segala kemungkinan praktis untuk membentuk Negara Palestina yang layak," kata Turk dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan yang akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada akhir Maret.
Pernyataan dari misi diplomatik Israel di Jenewa menyoroti ketidakseimbangan dalam laporan hak asasi manusia yang dihasilkan oleh Kantor Komisioner Tinggi PBB. Mereka menekankan bahwa korban dari terorisme Palestina terkadang diabaikan dalam laporan tersebut.
Pernyataan ini mungkin mengisyaratkan adanya pandangan bahwa laporan hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Kantor Komisioner Tinggi PBB cenderung tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap korban dari pihak Israel dalam konflik tersebut.
Baca Juga: Dosen di Bangladesh Tembak Muridnya Sendiri Saat di Ruang Kelas, Begini Kronologinya
Dalam laporan tersebut juga terdapat data yang menunjukkan peningkatan jumlah unit perumahan Israel yang baru diduduki di Tepi Barat selama periode satu tahun hingga akhir Oktober 2023. Data ini menunjukkan bahwa ada 24.300 unit perumahan baru yang diduduki, jumlah tertinggi sejak pemantauan dimulai pada tahun 2017.
