Network
PR DEPOK - Pemerintah Inggris memberi hak bagi masyarakat Uighur, dan minoritas Muslim lainnya untuk mengajukan petisi kepada hakim pengadilan tinggi Inggris untuk menyatakan bahwa genosida sedang terjadi di Tiongkok.
Dengan demikian, hal tersebut dapat membuat Pemerintah Inggris membatasi hubungan perdagangan dengan Beijing, di bawah proposal yang diajukan oleh anggota parlemen serta pendukungnya.
Diketahui, pemberontakan parlementer lintas partai menyebabkan keprihatinan yang mendalam di dalam pemerintahan, di mana terdapat kekhawatiran bahwa hakim dan aktivis hak asasi manusia (HAM) dapat diberdayakan untuk membuat hubungan perdagangan Inggris dan Tiongkok menjadi kacau.
Baca Juga: Dinilai Tak Paham Sejarah PKI, Usman Hamid: Pernyataan Gatot Nurmantyo Fatal dan Salah Besar
Berdasarkan kabar yang dihimpun, langkah tersebut dipimpin oleh mantan menteri kabinet lain, yakni Duncan Smith namun demikian dirinya memiliki dukungan lintas partai yang luas.
Dalam proposal tersebut, untuk pertama kalinya para aktivis HAM dapat meminta ganti rugi di pengadilan Inggris terkait kasus dugaan genosida, alih-alih masalah yang ditentukan di PBB, di mana perpecahan politik yang mendalam berarti mereka yang melakukan kejahatan perang dapat bertindak tanpa mendapat hukuman.
Lebih lanjut luasnya pemberontakan juga dinilai dapat mencerminkan tekanan pada pemerintah untuk menggunakan tuas ekonominya dalam mengambil garis yang lebih keras terhadap Tiongkok setelah undang-undang keamanan nasional di Hong Kong telah diberlakukan.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari The Guardian, Duncan Smith mengatakan bahwa pemerintah masih belum mengatur hak asasi manusia di Tiongkok, ia pun mengajak untuk melawan pelanggaran yang telah dilakukan.
Baca Juga: Suasana Debat Pertama Pilpres 2020 Kacau, Donald Trump dan Joe Biden Saling Lempar Hujatan
