Network
PR DEPOK - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai adanya kerumunan massa di sejumlah tempat saat penjemputan Habib Rizieq Shihab (HRS) bermula sejak adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengizinkan proses penjemputan tersebut.
Hal itu disampaikan Ridwan Kamil usai dirinya diperiksa di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Kota Bandung pada Rabu, 16 Desember 2020.
"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari pak Mahfud di mana penjemputan HRS ini diizinkan," kata Gubernur Ridwan Kamil sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.
Baca Juga: Waktu Terbaik untuk Berolahraga Menurut Sains
Menurutnya, dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan penjemputan itu, menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan Front Pembela Islam (FPI) hingga bergerak menuju tempat penjemputan HRS, baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung maupun di Petamburan.
"Disitulah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari pak Mahfud kepada PSBB di Jakata, PSBB di Jabar, dan lain sebagainya," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai bahwa pernyataan Ridwan Kamil kurang tepat.
Baca Juga: Dampak Negatif Mengkonsumsi Garam Terhadap Kesehatan
Menurutnya, Mahfud MD telah mengingatkan para penjemput HRS agar menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan.
"Anggapan yang menyebut Mahfud MD adalah penyebab dari kerumunan ini, ya kurang tepat, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kalau ditanya boleh atau tidak jemput, ya pasti boleh, tapi harus tertib," ucap Ahmad Sahroni.
Menurutnya, makna tertib yang disampaikan Mahfud MD adalah termasuk melapor ke pihak kepolisian kemudian mendapatkan surat izin keramaian.
Baca Juga: Mudah Ditemukan 2 Jenis Makanan Ini Ternyata Baik untuk Jantung
Namun, menurut Sahroni, hal itu tidak dipenuhi oleh massa.
Sahroni menekankan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan (prokes).
Sehingga, apabila memang penjemputan HRS membludak menurut Sahroni itu karena para penjemput yang tidak menaati tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud MD.
Baca Juga: Tips Cegah Kerusakan pada Gigi
"Kalau jadinya ramai ketika penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah, tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfid," ucap Sahroni.
Dirinya menilai bahwa Mahfud selaku Menko Polhukam sudah mengingatkan terkait ketertiban umum dan hal tersebut seharusnya menjadi perhatian bersama.
Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atas kejadian kerumunan massa dalam acara Rizieq Shibab yang berlarut-larut.
Baca Juga: Manfaat Berjalan Kaki Setelah Makan Bagi Kesehatan
"Ini bukan waktunya kita saling menunjuk siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut," tuturnya.***
