Network
/photo/2020/03/26/950505117.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Ketentuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Depok yang bertujuan untuk mencegah penularan pandemi virus corona masih sering kali dilanggar oleh warganya sendiri.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengaku PSBB tahap kedua telah berangkat dari evaluasi pelaksanaan PSBB di tahap pertama.
Pada pelaksanaan PSBB pertama, banyak hal yang menjadi evaluasi di antaranya masih banyak perusahaan yang menabrak aturan PSBB dan masih banyaknya toko yang beroperasi padahal bukan termasuk yang dikecualikan.
Dia juga mengonfirmasi pemerintah menjadi lemah ketika banyak perusahaan yang tidak menaati protokol kesehatan COVID-19.
Baca Juga: Imbas PSBB, PLN Ungkap Aktivitas di Rumah Sebabkan Konsumsi Listrik Meningkat
Belum lagi toko-toko yang bandel seperti toko sepatu yang masih buka dan hanya tutup ketika Satpol PP menghampiri namun setelah pergi toko tersebut kembali membuka lapaknya.
Idris menuturkan Pemerintah Kota Depok juga tidak bisa meniru apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan menyegel toko-toko yang masih beroperasi di luar yang dikecualikan.
Pasalnya kepala daerah tingkat dua tidak bisa serta merta membuat aturan tersebut untuk PSBB ini.
"Loh beda di DKI kan gubernur, gubernur wakil pemerintah kalau kita kan beda. Kita kepala daerah di sana paling tidak gubenur," kata Mohammad Idris belum lama ini kepada Pikiranrakyat-depok.com.
