PR DEPOK - Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni (Wasekjen PA) 212, Novel Bakmumin meminta Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk dibubarkan.
Permintaan itu dilontarkan usai Ketum PDI Perjuangan Megawati meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah kejadian tahun 1965.
Novel menuding permintaan Megawati tersebut ingin mengubah sejarah, terkhusus soal keberedaan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 lalu.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar Presiden Joko Widodo Akan Segera Batalkan UU Cipta Kerja, Simak Faktanya
Lebih lanjut, Novel menegaskan bahwa PA 212 tidak akan tinggal diam dan akan melawan keinginan Megawati tersebut.
Terkait polemik tersebut, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun turut memberikan tanggapannya melalui satu unggahan video di kanal YouTube pribadinya Refly Harun, Kamis 26 November 2020.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Refly Harun mengakui bahwa memang tak sedikit sejarah Indonesia harus diluruskan. Hal tersebut diucapkan Refly Harun bukan semata-mata untuk membela PKI.
"Bukan untuk membela PKI, karena kita sudah sepakat melarang ajaran tersebut karena kita anggap tidak cocok dengan Pancasila tapi sejarah harus memang betul-betul disajikan dengan baik," kata Refly Harun.
Baca Juga: Soal Habib Rizieq Maju di Pilpres 2024, Ketum PA 212: Presiden Itu Terlalu Kecil untuk Beliau
Kendati demikian, Refly Harun mengatakan tidak menyetujui apabila penulisan ulang terkait sejarah Indonesia dilakukan oleh seorang menteri.
"Penulisan sejarah tidak bisa dilakukan oleh seorang menteri, karena menteri juga tidak paham apalagi Nadiem mengatakan 'saya mungkin tidak paham masa lalu tapi saya tahu masa depan'," ujar dia.
Atas pernyataan tersebut, menurut Refly Harun, Nadiem Makarim terlihat tidak tertarik dengan pelajaran sejarah apalagi sejarah tentang Indonesia.
"Mungkin bagi dia itu tidak terlalu penting. Ya walaupun sejarah itu penting karena membentuk karena bangsa dan dapat mengetahui bagaimana asal mula kita dan lain sebagainya," katanya.
Baca Juga: Banyak Masyarakat Mulai Ubah Gaya Hidup, Survei: Indonesia Paling Percaya Diri Hadapi Penuaan
Karena besar di luar negeri, Refly Harun menilai hal tersebut bisa menjadi alasan Nadiem Makarim tidak tertarik dengan sejarah Indonesia.
Ditegaskan Refly Harun, untuk penulisan ulang, meluruskan sejarah yang diinginkan pihak tertentu tidak bisa memerintah seorang menteri untuk melakukannya.
"Katakanlah yang diinginkan Megawati dan PDI Perjuangan, tidak bisa begitu. Sejarah itu harus ditulis orang yang memang menelitinya secara benar dan baik. Selain itu iklim demokratis sebuah negara harus bagus apapun hasilnya nanti," ujar dia menambahkan.
Sementara itu, Refly Harun menanggapi soal permintaan PA 212 yang meminta PDI Perjuangan untuk dibubarkan.
Baca Juga: Sejarah Black Friday: dari Konspirasi Pasar Emas Amerika Serikat hingga Jadi Hari Belanja Besar
Menurut dia, untuk membubarkan parpol PDI Perjuangan tidak semudah yang Novel kira. Pasalnya, hanya pemerintah yang bisa mengajukan pembubaran parpol.
"Itu pun kalo asas, tujuan, program, dan kegiatan partai tersebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Jika tidak, ya nggak bisa," katanya.***