PR DEPOK – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menuturkan bahwa kenaikan anggaran bagi DPRD DKI Jakarta pada tahun 2021 hanya pada tunjangan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan kenaikan anggaran tersebut bukan pada gaji anggota dewan.
“Yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dengan ada batasan dan aturannya, tidak bisa seenaknya kita naikkan,” ucap Basri, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Ustaz Yahya Waloni Sebut Covid-19 Serang Orang Munafik, FH: Anies Masuk Kategori? Kalo MRS Positif?
Ia menyebutkan bahwa kenaikan tunjangan tersebut dilakukan karena legislator juga akan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja.
Hal itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, legislator memiliki kewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil).
“Jadi masih tahap wajar apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman dewan,” tuturnya.
Diketahui, gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta mengalami peningkatan dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan.
Baca Juga: Deklarasikan Kemerdekaan, Papua Barat Menyatakan Tidak Akan Tunduk kepada Pemerintah Indonesia
Hal tersebut tertera di Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD DKI dan Pemprov DKI.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari menyampaikan bahwa anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2021 sebesar Rp888,68 miliar.
Kenaikan anggaran untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD seperti reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda (peraturan daerah) dan raperda (rancangan peraturan daerah), serta sosialisasi kebangsaan.
Baca Juga: Akhiri Konflik dengan Habib Rizieq, Bima Arya Akhirnya Minta Maaf Usai Didatangi Habib Mahdi
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PSI DPRD DKI untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp888 miliar.
“Kami dari DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak,” ucap Michael.
Lebih lanjut, menurut dirinya saat ini publik sangat membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya.
Baca Juga: Kabarkan Kondisi Terkini Usai Positif Covid-19, Anies Baswedan Tetap Jalani Kegiatan Perkantoran
“Dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” katanya pada Senin, 30 November 2020.***