Network
PR DEPOK – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan bahwa harus ada diskusi dari para Ahli Hukum Tata Negara (HTN) terkait instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengenai pencopotan kepala daerah yang tidak taat protokol kesehatan.
“Saya kira harus ada diskusi mendalam para ahli HTN. Kan ada syarat-syarat tertentu untuk mencopot gubernur. Saya kira ada UU, karena itu harus ada diskusilah,” tutur Taufik pada Kamis, 19 November 2020, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Menurutnya, diskusi tersebut dilakukan untuk mengingatkan ada beberapa syarat soal pencopotan kepala daerah yang diatur dalam perundang-undangan.
Baca Juga: Gambar yang Dilihat Pertama Ungkapkan Kepribadian Anda dalam Jatuh Cinta
“Apakah instruksi itu kemudian melebihi UUD atau tidak, itu yang saya kira kita harus diskusi dulu. Jadi para ahli tata negara dikumpulkan, ini ada UU Pilkada, UU Pemerintahan Daerah. Kan ada syarat untuk mencopot gubernur,” katanya.
Dengan begitu, ia berharap Tito tidak asal copot kepala daerah, termasuk Gubernur Anies Baswedan sebelum dicari tahu terlebih dahulu letak kesalahannya.
“Saya tidak tahu apa boleh mencopot gubernur karena mengabaikan kerumunan atau protokol kesehatan. Kan mesti dicari dulu letak kesalahannya. Saya kira Mendagri jangan main asal copot saja,” ucap Taufik.
Baca Juga: Gambar yang Dilihat Pertama Ungkapkan Kepribadian Anda dalam Jatuh Cinta
Ia menilai, instruksi Mendagri tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Anies setelah terjadinya kerumunan massa Rizieq Shihab di Petamburan beberapa waktu lalu sebab instruksi tersebut keluar setelah kejadian di Petamburan pada 10 dan 14 November 2020.
