PR DEPOK – Politisi senior Indonesia,, Amien Rais melontarkan permintaannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia meminta dengan tegas agar Jokowi tidak melakukan politik yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.
Selain itu, pendiri Partai Ummat ini juga menawarkan dua pilihan kepada Jokowi, yakni untuk mundur dari jabatannya atau melakukan rekonstruksi negara.
Baca Juga: Amien Rais Minta Jokowi Mundur, Refly: Boleh Saja, yang Tidak Bisa Berontak Gunakan Kekuatan Senjata
Amien Rais mengkritik sikap Jokowi yang tidak menyinggung kasus penembakan 6 laskar FPI dan penahanan Habib Rizieq Shihab.
Pernyataan tersebut ia ungkapkan dalam konferensi pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 17 Desember 2020 lalu.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut turut menanggapi pernyataan mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Baca Juga: Desak Copot Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya, Muannas ke Fadli Zon: Harusnya Prabowo yang Dicopot
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 20 Desember 2020, ia mengatakan bahwa Jokowi memerlukan kritik dari masyarakat guna mengevaluasi kinerja pemerintah.
“Jadi justru kritik itu diperlukan presiden Jokowi untuk mengevaluasi. Dia harus mendengar dari oposisi, yang memang kadang-kadang pahit, seolah-olah tidak ada bagusnya,” ucap Refly.
Menurutnya, alangkah baiknya apabila pemerintah mendengarkan kritik yang disampaikan.
Baca Juga: Petinggi KAMI Laporkan Listyo Sigit ke Komnas HAM, Refly: Saya Sampai Miris Lihat Perlakuan Aparat
“Tetapi apakah itu membuat kita gelisah? Kan tidak juga, kita dengarkan saja kritiknya, contohnya mengenai ditembaknya laskar FPI ini,” katanya.
Ia mempertanyakan, apakah Jokowi hanya memilih untuk mendengarkan informasi dari pihak kepolisian, dan tidak mendengarkan fakta-fakta yang berkembang di lapangan.
“Jadi kalau hanya mendengar single perspective, wah gawat. Presiden Jokowi tidak akan bisa mendalami masalahnya, sehingga nanti ketika mengambil keputusan, itu pasti keliru,” ujar dia menambahkan.
Baca Juga: PA 212 Laporkan Pembubaran Aksi 1812 ke Komisi III, Ferdinand Hutahaean: Kenapa Gak Adukan ke Tuhan?
Refly berharap Jokowi mau menerima masukan dan kritikan dari berbagai sumber dan tidak membungkam warga negaranya yang kritis.
“Semoga presiden Jokowi mau menerima kritikan dari mana pun sumber datanya dan tidak menggunakan kekuatannya untuk membungkam orang-orang kritis, karena hal itulah yang mengkhawatirkan,” ujar Refly.
Ia mengungkapkan bahwa yang terjadi saat ini adalah pembungkaman kritik dengan cara melaporkannya ke aparat penegak hukum.
Baca Juga: 155 Massa Aksi 1812 Bela HRS Ditangkap, Refly Harun: Pak Jokowi Milih-Milih Bertemu Rakyatnya
“Yang ujung-ujungnya nanti adalah pemidanaan dan penjara,” katanya.
Refly menegaskan bahwa hak demokrasi harus dilindungi, sebab itu merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia.
Hak-hak tersebut, kata dia, yakni kebebasan untuk menyampaikan sikap, baik secara lisan maupun tulisan.
Baca Juga: Fadli Zon Minta Kapolda dan Pangdam Jaya Dicopot, Ferdinand Hutahaean: Nampak Gusar dan Gelisah
“Jangan ada upaya untuk membungkam hati nurani, opini, dan pendapat dari warga negara, sepanjang itu disampaikan dalam koridor hukum dan konstitusi yang berlaku,” katanya menegaskan.***