PR DEPOK – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini datang ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) pada Senin, 11 Desember 2021.
Kedatangan orang nomor satu di Kementerian Sosial (Kemensos) ke KPK, untuk berkoordinasi terkait hasil kajian pengelolaan bantuan sosial (bansos) yang dilakukan KPK.
Hal tersebut, disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 11 Januari 2021.
Baca Juga: Cek BPUM 2021 di eform.bri.co.id/bpum, Beserta Cara Cairkan Uang BPUM Rp2,4 Juta dari Kemenkop UKM
"Hari ini, KPK menerima kehadiran Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk melakukan koordinasi terkait surat rekomendasi KPK tanggal 3 Desember 2020 tentang penyampaian hasil kajian pengelolaan bantuan sosial," tutur Ipi.
Hadirnya Mensos Risma ke markas KPK tersebut, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW).
Melalui akun Twitter pribadi miliknya, @hnurwahid, HNW mengapresiasi tindakan Mensos Risma tersebut, yang dinilai HNW sebagai “blusukan”.
Baca Juga: Terkuak! Mahfud MD Bocorkan Cara Rahasia Presiden dalam Memilih Pejabat Termasuk Calon Kapolri
“Bagus Mensos Risma, pengganti Juliari,”blusukan”ke @KPK_RI, lembaga yg sudah sampaikn temuan 16 jutaan data bermasalah Bansos covid-19,” tulis HNW dalam akun Twitter pribadinya yang diunggah Senin, 11 Januari 2021, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Namun HNW menilai, tindakan pertemuan Mensos Risma dengan KPK tidaklah cukup, sebab Mensos sebelumnya, yakni Juliari Batubara juga sempat bertemu KPK.
HNW berpendapat, bahwa yang harus dilakukan Mensos Risma adalah fokus dan serius untuk mengatasi persoalan data bermasalah bansos Covid-19 agar tidak terjadi kembali tindak pidana korupsi di Kemensos.
Baca Juga: Sebut Habib Rizieq Pernah Olok-olok Gus Dur, Luqman Hakim: Kini HRS Panen Kasus Pelanggaran Hukum
“Tapi ketemu saja tak cukup,Mensos yg dulu jg ketemu KPK. Penting focus&serius perbaiki,agar korupsi Bansos tak terulangi,” kata HNW.
Dalam pertemuan antara Mensos Risma dengan KPK, pihak KPK turut memaparkan hasil kajian dan rekomendasinya sebagai pelaksanaan tugas monitoring dalam penyaluran bansos.
Dalam pertemuan tersebut juga turut hadir tiga Pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan KPK.
Baca Juga: Cek Fakta: karena Teman Sehidup Semati, PDIP Dikabarkan Tolak Koruptor Dikukum Mati, Ini Faktanya
Sebelumnya, KPK masih kerap menemukan adanya persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos, yaitu akurasi data penerima bantuan yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data maupun pemutakhiran data.
KPK pun berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya "fraud" yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi (tipikor).***