PR DEPOK - Akademisi dari Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta Dr. Amir Mahmud, M. Ag. mengatakan bahwa memasuki tahun 2021 sudah saatnya bangsa ini menyudahi eksploitasi agama sebagai komoditas politik melalui maraknya politik identitas di ruang publik.
Menurutnya masyarakat perlu memahami bahwa membela agama bukan merupakan tindakan yang berseberangan dengan membela negara.
Sebaliknya, menegakkan ajaran Rasul bukan berarti menjadi halangan untuk menegakkan NKRI.
Baca Juga: BNPB Catat 42 Korban Meninggal Akibat Gempa 6,2 SR Sulbar, BMKG Imbau Warga Waspadai Gempa Susulan
Ia menjelaskan poin yang perlu dipahami masyarakat yakni wawasan kebangsaan yang religius dan agama tidak bertentangan dengan negara.
Pemahaman itu yang tengah yang ia bagikan dalam berbagai kesempatan, khususnya mengenai cara membangun masyarakat yang berwawasan kebangsaan religius.
"Saya melihat memang ada kecenderungan dari beberapa tokoh agama yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk me-legitimate tindakannya, seolah-olah ini adalah perintah dari agama. Inilah yang harus kita sudahi," ujar Amir Mahmud.
Baca Juga: Nilai Kasus Kerumunan Tak Harus Pakai Pendekatan Pidana, Relfy: Nanti Orang Menuntut Terus Menerus
Di sisi lain, ia menilai sejumlah tokoh nyatanya memang memiliki kepentingannya sendiri tetapi menggunakan dalih agama.
Oleh karena itu, para tokoh nasional dan agama harus memberikan sikap wawasan kebangsaan yang religius sehingga tidak selalu menjadikan perbedaan yang ada ini sebagai alat untuk melakukan perlawanan.
"Apalagi, hal ini selalu terjadi dalam konteks politik karena dalam teori poltik, pemerintah dan rakyat ini memang selalu ada yang miss. Tinggal tergantung bagaimana membangun komunikasinya," tutur Direktur Amir Mahmud Center yang bergerak dalam bidang kajian kontranarasi dan ideologi dari paham radikal terorisme ini.
Baca Juga: Diblokir Rizal Ramli karena Bantah Pernyataannya, Ferdinand Hutahaean: Halah Krisis Mulu, Payah!
Menyinggung soal perbedaan, menurutnya memang harusnya keragaman ini menjadi pemicu hal-hal yang sifatnya chaos dan lainnya.
"Justru perbedaan ini harusnya memberikan warna dalam demokrasi kita. Hal ini sudah ada aturan dan tempatnya untuk menyalurkan perbedaan-perbedaan itu. Jadi, tinggal bagaimana masyarakat dan para tokoh ini menyikapi hal tersebut," ucapnya.
Amir Mahmud mengatakan bahwa para tokoh harus betul-betul memahami ideologi Pancasila, khususnya sila pertama yang memuat wawasan kebangsaan yang religius yang sebetulnya berada.***