PR DEPOK - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menanggapi isu pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan pihak Istana Kepresidenan.
Moeldoko pun akhirnya mengakui pernah menemui sejumlah anggota dari Partai Demokrat di kediamannya beberapa waktu lalu.
“Kepada siapa pun, apalagi di rumah ini. Terbuka 24 jam dengan siapa pun. Mereka datang berbondong-bondong, ya kita terima," kata Moeldoko seperti dikutip dari Antara.
Meski begitu, Moeldoko mengaku tidak tahu konteks kedatangan mereka ke kediamannya. Namun seperti pertemuan dengan pihak lain, ia menyebut selalu buka obrolan dengan masalah pertanian.
"Dari obrolan, saya biasa mengawali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Kemudian, mereka 'curhat' situasi yang dihadapi, ya gua dengerin aja. Berikutnya ya udah dengerin aja,” ujar Moeldoko.
Kemudian, Moeldoko mengatakan bahwa dirinya prihatin dengan cerita dari para tamu tersebut. Karena, lanjutnya, ia juga mencintai Partai Demokrat.
“Saya sebenarnya prihatin gitu ya dengan situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," ucap dia menambahkan.
Pengakuan Moeldoko ini pun turut ditanggapi oleh Tokoh Papua, Christ Wamea melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @PutraWadapi pada Senin, 1 Februari 2021 kemarin.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Christ Wamea mengaku lega karena akhirnya Moeldoko mengakui bahwa pernah bertemu dengan kader Partai Demokrat.
Sebagai staf Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikatakan Christ Wamea, Moeldoko seharusnya fokus membantu Presiden bukan malah berupaya ikut campur partai orang lain.
“Akhirnya ngaku juga sendiri bhw ada bertemu dengan kader demokrat. Sbg pembantu presiden semestinya kosentrasi bantu presiden bukan sibuk dengan mengobok - obok partai orang,” kata Christ Wamea.
Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada gerakan inkonstusional yang akan melengserkan dirinya.
Menurut AHY, ada pejabat tinggi di lingkaran pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang terlibat dalam kudeta melengserkan dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
AHY juga menyebut telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mendapat konfirmasi dan klarifikasi terkait persoalan ini.
Hal tersebut disampaikan AHY melalui konferensi pers di kanal YouTube pribadinya pada Senin, 1 Februari 2021.***