PR DEPOK – Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Darmizal mengaku bahwa dia adalah aktor dibalik pertemuan antara Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan kader Partai Demokrat.
“Saya bilang saya aktornya. Saya yang menyaksikan (pertemuan), saya yang mendudukkan mereka,” kata Darmizal seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club.
Damrizal juga menyebut dia mengatur pertemuan itu dari awal hingga selesai.
Meski begitu, Darmizal menegaskan Moeldoko tidak tahu sama sekali soal rencana pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan Moeldoko.
Saat pertemuan itu, Darmizal menerangkan, para kader Partai Demokrat hanya menyampaikan harapan agar bisa dibantu oleh Moeldoko.
“Saya Mengatur pertemuan itu dari awal sampai selesainya. Pak Moeldoko tidak tahu terkait yang begitu-gituan (kudeta). Tetapi beliau sangat paham ketika kawan-kawan menyampaikan harapan agar dibantu disana. Gitu, itu pasti,” kata Darmizal.
Kemudian, Darmizal pun mulai menyinggung nama Jhoni Allen Marbun yang merupakan salah satu kader Partai Demokrat.
“Kalau Partai Demokrat tidak krisis kepemimpinan seperti hari ini, saya katakan lagi, mestinya Jhoni Allen dipanggil,” ucapnya.
Menurut Darmizal, seharusnya sebelum Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers di depan publik, ada baiknya memanggil Jhoni Allen terlebih dahulu.
Hal itu, lanjut Darmizal, agar persoalan ini tidak sampai melibatkan Istana dan Moeldoko yang tidak tahu apa-apa.
“Sekarang bisa saja Partai Demokrat memanggil Jhoni Allen, konsultasi dulu sebab akibatnya, baru bicara kemana-mana. Ini lebay melibatkan istana melibatkan Pak Moeldoko,” ujar Darmizal.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan ada gerakan inkonstusional yang akan melengserkan dirinya.
AHY mengatakan ada pejabat tinggi di lingkaran pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang terlibat dalam kudeta melengserkan dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
AHY juga menyebut gerakan inkonstusional itu terdiri dari kader yang saat ini masih aktif di partai, mantan kader, dan non-kader.
AHY memaparkan bahwa gabungan dari pelaku gerakan inkonstusional tersebut ada lima orang.
Terdiri dari 1 kader Partai Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
Sedangkan seorang yang non-kader partai, disebut AHY sebagai pejabat tinggi pemerintahan Presiden Jokowi.***