PR DEPOK – Belum lama ini beredar kabar yang menyebutkan bahwa pembahasan RUU Pemilu dihentikan untuk mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju di Pilkada DKI.
Kecurigaan ini dilontarkan pertama kali oleh Fraksi Partai Demokrat yang mengatakan bahwa penyetopan pembahasan RUU Pemilu ini ada kaitannya dengan kepentingan presiden RI Joko Widodo.
Disampaikan oleh Wasekjend Demokrat, Irwan, Jokowi disebut tengah menyiapkan putranya, Gibran, untuk maju di Pilgub DKI Jakarta.
Hal tersebut mengingat Gibran dinilai akan lebih siap untuk maju di DKI jika Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024 bukan tahun 2022.
Menanggapi adanya kecurigaan bahwa Gibran menjadi penyebab pembahasan RUU Pemilu ini dihentikan, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyatakan kurang setuju dengan tudingan tersebut.
“Bisa iya (karena Gibran), bisa tidak. Maksudnya iya itu begini, ini sangat spekulatif karena 2024 itu masa akhir pemerintahan Jokowi. Kalau yang menang itu adalah putra mahkota presiden Jokowi, maka sangat mungkin Gibran bisa didorong untuk maju Pilkada DKI 1, dengan harapan bahwa Anies Baswedan sudah kehilangan taji karena menganggur selama 2 tahun,” ucap Refly Harun melalui kanal Youtube miliknya Refly Harun sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Dengan demikian, katanya, menjadi masuk akal jika ada spekulasi yang menyebutkan bahwa Gibran menjadi pemicu dihentikannya pembahasan RUU Pemilu.
Akan tetapi, ia juga yakin bahwa presiden akan bersikap realistis dan tidak ingin membuat putranya shocked atau kaget sendiri lantaran harus melompat langsung ke DKI 1.
“Karena kematangan politiknya, usianya, belum bisa mencukupi kalau dia mau bertarung di level yang lebih atas. Barangkali dia harus magang dulu sebagai Wali Kota Solo satu periode. Kalau ada peluang, melihat pemilihan gubernur dia akan masuk ke sana, tapi kalau tidak ada peluang, dia akan bertarung untuk periode kedua,” ucapnya.
Refly Harun lantas menyinggung soal kematangan berpolitik Gibran yang belum mencukupi jika nantinya dia harus melawan Anies Baswedan dalam sejumlah debat.
“Bisa dibayangkan kalau dia head to head dengan Anies, bisa dibantai Anies dalam debat-debatnya kan,” kata dia.
Dengan pertimbangan tersebut, Refly Harun lebih condong pada kemungkinan bahwa penghentian pembahasan RUU Pemilu ini lebih pada oligarki kekuasaan istana yang tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi calon presiden potensial.
“Oligarki kekuasaan itu pastilah oligarki yang sekarang berkuasa. Mereka khawatir kalau Anies menjadi tokoh yang akan menjadi presiden di 2024, maka arus kiri luar ini akan digantikan oleh arus kanan. Itu yang sebenarnya lebih dikhawatirkan ketimbang berspekulasi mengenai Gibran,” ujar Refly Harun.
***