PR DEPOK – Rencana Presiden RI Joko Widodo yang ingin merevisi Undang-Undang ITE menuai berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh dan politisi, tak terkecuali pengamat politik, Rocky Gerung.
Mengamati langkah yang diambil Jokowi untuk merevisi UU ITE ini, Rocky Gerung meminta agar jika memang pemerintah benar-benar memahami demokrasi, maka lakukanlah kebijakan yang menyeluruh dan tidak dicicil.
“Hanya karena Pak JK kritik lalu tiba-tiba ‘oh iya kita revisi’, hanya karena Pak SBY kasih satire maka tiba-tiba revisi. Jadi politik ini gak boleh berdasarkan hanya pada keinginan untuk membujuk Pak JK, membujuk Pak SBY,” ujar Rocky Gerung melalui kanal Youtube miliknya Rocky Gerung Official seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Jika demikian, sambung Rocky Gerung, dikhawatirkan publik akan menganggap bahwa Jokowi hanya mau membujuk dua tokoh tersebut, yakni Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Rocky Gerung lantas menilai bahwa di balik rencana revisi UU ITE ini ada semacam permainan isu lantaran tidak diikuti dengan langkah yang bermutu.
“Di belakang ini sebetulnya ada permainan isu aja, ya okelah besok mungkin ada revisi ITE kecil, tapi kebebasan pers tetap dikontrol, tapi kebebasan akademis tidak bisa dimaksimalkan, tapi Habib Rizieq tidak boleh dikunjungi keluarga, tapi Jumhur harus ikuti proses hukum segala macam. Jadi ini tukar tambah yang timpang,” ucapnya.
Baca Juga: Penerbit Buku 'Pak Ganjar tak Pernah Bersyukur' Dipolisikan, Said Didu: Masih Ada Ruang Kritik?
Lebih lanjut, pengamat politik yang juga seorang filsuf itu kembali menegaskan bahwa hal ini menunjukkan bahwa istana tidak benar-benar memahami demokrasi.
Menurutnya, jika pemerintah memang paham tentang demokrasi, maka mereka akan mengerti bahwa yang menjadi permasalahan di negara ini bukan hanya UU ITE.
Diberitakan sebelumnya, presiden RI Joko Widodo mengungkap akan melakukan revisi UU ITE usai mengamati banyaknya warga saling melapor ke polisi dengan menjadikan UU ITE sebagai rujukan hukumnya.
Tak hanya itu, presiden ke-7 RI itu juga memerintahkan Kapolri agar lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan-laporan serta lebih hati-hati dalam menerjemahkan pasal-pasal yang multitafsir.
“Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” demikian disampaikan Presiden Jokowi melalui akun Twitter @jokowi pada 16 Februari 2021.***