PR DEPOK - Kerumunan yang terjadi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Maumere Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 23 Februari 2021 hingga kini masih menjadi polemik di masyarakat.
Banyak warganet yang berkomentar memberikan tanggapan dan kritikan atas kejadian tersebut.
Bahkan tak sedikit pihak yang menyamakan peristiwa kerumunan itu dengan kasus Habib Rizieq Shihab yang pernah dipermasalahkan akibat kerumunan yang terjadi di beberapa kesempatan.
Menyoroti tanggapan tersebut, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi membantah dengan menyatakan bahwa kedua masalah itu jelas berbeda.
Teddy melalui akun Twitternya @TeddyGunasnaidi menyatakan bahwa tindakan menyama-nyamakan kedua masalah tersebut merupakan sebuah kebodohan.
"Kebodohan terjadi saat ini, ketika kasus Rizieq itu kemudian disama-samakan dengan kejadian Pak @jokowi "dihadang" rakyat di dalam perjalanannya, karena rakyat ingin bertemu dengan beliau," kata Teddy seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Menurutnya, pihak yang menyama-nyamakan itu sebenarnya mengetahui bahwa kedua masalah tersebut jelas berbeda. Hal itu dilakukan, tutur Teddy lantaran pihak-pihak ini hanya ingin menyebarkan kebodohan.
"Gue yakin mereka tau itu dua hal yang berbeda, tapi ingin menyebarkan kebodohan," ucapnya menambahkan.
Dalam acara kunjungan presiden, lanjut Teddy, presiden jelas mematuhi aturan protokol kesehatan dan kerumunan yang terjadi juga bukan karena kegiatan yang dibuat oleh Jokowi.
Kerumunan yang dipermasalahkan banyak orang itu menurutnya terjadi karena masyarakat begitu mencintai presiden sehingga ramai-ramai ingin berjumpa dengan pemimpin negara tersebut.
"Pak @jokowi dalam ACARA di NTT, patuh pada protokol kesehatan. Pak Jokowi tidak membuat kegiatan di tengah jalan. Kejadian di tengah jalan itu karena masyarakat cinta terhadap pak Jokowi dan ingin mendatanginya," kata Teddy.
Alasan tersebut lah yang menurutnya membuat masalah kerumunan Habib Rizieq dan Jokowi berbeda.
Mengingat bahwa sebelumnya ia menuturkan bahwa hukum yang dilanggar Habib Rizieq seperti pasal penghasutan dan pasal pelanggaran protokol kesehatan saat mengadakan acara telah membuatnya memenuhi unsur pidana, berbeda dengan Jokowi.
"Jelas bedanya secara hukum, lalu bagaimana bisa disamakan?," ucapnya.
Dalam cuitan yang berbeda, Teddy menegaskan bahwa penjelasannya yang lengkap itu tak bisa dibantah oleh pihak yang ia maksud lantaran ia berbicara berdasarkan hukum yang berlaku.
"Penjelasan gue ini tidak dapat dibantah oleh para penyebar kebodohan dan kebencian, karena berdasarkan hukum, sedangkan mereka tidak berdasarkan hukum," kata Teddy menambahkan.
Meski demikian, dengan yakin Teddy menyatakan bahwa bantahan terhadap penjelasannya akan tetap ada.
Namun. setidaknya Teddy mengatakan telah memberikan penjelasan agar masyarakat tak terpengaruh dengan tanggapan pihak-pihak yang menyamakan kasus Habib Rizieq dengan Jokowi.
"Mereka akan berhenti? Tentu tidak.. Tapi setidaknya masyarakat tidak lagi termakan kebodohan mereka. Itu cukup. Terima kasih," ujarnya menutup pernyataan.
***