PR DEPOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021.
Tiga tersangka, sebagai penerima yaitu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) dan Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin Abdullah.
Sementara sebagai tersangka pemberi, yakni Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor.
Atas kerja KPK dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan Nurdin Abdullah, banyak berbagai pihak yang memberikan apresiasi.
Pasalnya, Nurdin Abdullah dikenal sebagai tokoh yang berprestasi dan membanggakan, tetapi KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.
Meski begitu, tampaknya ada salah satu pihak yang biasa saja melihat perkembangan kasus Nurdin Abdullah, yakni mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Blusukan Pertama sejak Jadi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Cek Persiapan Vaksinasi di Pasar
Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa dia tidak bangga atas kerja KPK hingga bisa menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus korupsi.
Menurutnya, dia lebih bangga jika KPK bisa menelisik APBD DKI Jakarta terkait penggunaan dana Formula E yang tidak transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferdinand Huatahaean melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Minggu, 28 Februari 2021.
Baca Juga: Medio Sebulan Ini Antam Turun Rp67 Ribu, Cek Daftar Harga Emas di Pegadaian Minggu, 28 Februari 2021
“Nurdin Abdullah resmi menjadi TERSANGKA suap setelah diperiksa oleh @KPK_RI dan dgn keterangan saksi serta alat bukti yg cukup, mk statusnya dinaikkan menjadi TSK. Sy tdk bangga melihat ini, kecuali KPK menelisik APBD DKI Jakarta sprt dana Formula E..!” tulisnya.
Diketahui, Ferdinand Hutahaean merupakan salah satu orang yang menyoroti aliran anggaran dana Formula E, dan kerap meragukan kejujuran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dia pernah mengatakan bahwa ketidakberanian Anies untuk menjelaskan secara terbuka soal status dana Formula E semakin menguatkan adanya indikasi perbuatan merugikan keuangan negara.
Baca Juga: Ditetapkan sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Uang 5,4 Miliar
“Ketidak beranian @aniesbaswedan menjelaskan secara terbuka status dana E Formula yg jumlahnya Trilliunan rupiah yg hingga kini tak jelas, adalah semakin menguatkan indikasi bahwa memang ada perbuatan merugikan keuangan negara yg terjadi. Tunggu saja..!” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani juga meminta Anies Baswedan untuk segera klarifikasi mengenai polemik anggaran yang telah dihabiskan untuk ajang Formula E.
"Sembari kita tabayun, saya pikir lebih bijak kalau gubernur yang langsung klarifikasi saja. Jawab pertanyaan publik dengan data dan fakta. Jangan sampai rakyat hanya menerka-nerka, akhirnya timbul hoaks," kata Zita seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Zita menerangkan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak bisa bila hanya mengumumkan kepada masyarakat ada penundaan penyelenggaraan acara, dan hanya memberikan informasi bahwa dana biaya komitmen (commitment fee) sebesar Rp560 miliar tersebut tidak hangus.
Menurut Zita, Pemprov DKI juga seharusnya memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini karena banyak pihak yang mempertanyakan status dan jumlah anggaran yang telah dihabiskan.
"Sebab rakyat butuh kepastian angka dan statusnya bagaimana. Saya berharap gubernur mau menjawab itu, sembari kita semua tabayun. Saya yakin Pak Anies pasti punya alasan kuat dan akan memberikan klarifikasi," ujar Zita.***