PR DEPOK - Peristiwa kerumunan yang terjadi pada kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Maumere Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu hingga kini masih diperbincangkan publik.
Terdapat beberapa pihak yang membandingkan kerumunan yang terjadi di NTT tersebut dengan kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan lantaran menganggap keduanya sama-sama telah melanggar protokol kesehatan (prokes).
Salah satu yang secara vokal menyampaikan pendapat semacam itu adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) HRS Center Haikal Hassan Baras.
Melalui akun Twitternya @haikal_hassan, ia menyindir pemerintah yang menolak memproses hukum Jokowi karena dianggap kerumunan yang terjadi bukan atas undangan, melainkan spontanitas masyarakat yang ingin melihat presiden.
Berdasarkan alasan tersebut, Haikal Hassan pun meminta keadilan agar Habib Rizieq dibebaskan. Mengingat bahwa salah satu kasus yang menjerat Habib Rizieq juga merupakan kasus kerumunan di Petamburan.
"Kalau sdr.Jokowi tak bisa dijerat hukum dgn kasus kerumunan yg karena spontan kerinduan itu... maka bebaskan Habib MRS. Itu baru fair," kata Haikal Hassan.
Seolah menjadi tolok ukur, ia menuturkan bahwa tanpa dikabulkannya permintaan tersebut, maka ia menganggap sebutan negara hukum bagi Indonesia sudah tak berlaku lagi.
"Tanpa itu, jgn harap ada lagi sebutan Indonesia negara hukum," ucap Haikal Hassan seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Senin, 1 Maret 2021.
Seperti diberitakan sebelumnya, kunjungan Presiden Jokowi ke NTT pada Selasa, 23 Februari 2021 lalu menimbulkan kerumunan dan terekam hingga ramai diperbincangkan warganet.
Pihak Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan bahwa masyarakat setempat sebelumnya memang sudah menanti-nanti kedatangan presiden.
Menurut Bey, masyarakat tampak sudah berjajar di sepanjang jalan dari Bandara Frans Seda Maumere hingga ke Bendungan Napun Gete saat presiden datang.
Sedangkan, terkait presiden yang membagikan souvenir dengan keluar dari atap mobil, lanjut dia, merupakan salah satu upaya presiden mengapresiasi antusiasme masyarakat yang luar biasa.***