PR DEPOK – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menanggapi rencana peletakan batu pertama Istana Presiden oleh pemerintah ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) telah selesai.
Disampaikan Mardani melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera, pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah prioritas negara saat ini.
Bahkan, menurut Mardani Ali, pemindahan IKN sudah tidak relevan terutama setelah Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
Baca Juga: Levante Kandas, Athletico Bilbao Siap Lawan Barcelona di Copa del Rey
“Bismillah,tahun ini pemerintah berencana melakukan peletakan batu pertama Istana Presiden jika RUU Ibu Kota Negara (IKN) selesai. Pemindahan IKN bukan lah prioritas negara saat ini. Setelah Covid-19 mestinya kita semakin tahu bahwa ide tsb sdh tdk relevan lg. Etiskah rencana ini?” cuit Mardani, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Ia lantas menyarankan agar pemerintah fokus untuk mengatasi pandemi dan memulihkan keadaan perekonomian negara yang menurun lantaran pandemi virus corona.
Menurutnya, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebaiknya lebih difokuskan untuk mendukung UMKM.
Baca Juga: Chanyeol EXO Dikonfirmasi Mulai Jalani Wajib Militer pada 29 Maret 2021 Mendatang
“Fokuskan energi utk mengatasi pandemi mulai dari kesehatan sampai ekonomi. Sebaiknya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lebih banyak diarahkan utk menstimulasi sektor UMKM, mengingat sektor tsb yg selama ini menopang ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia,” tulisnya melalui cuitan berbeda.
Ketua DPP Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup itu memaparkan, pemerintah hingga saat ini belum bisa mengendalikan pandemi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat terbatas.
Menurut Mardani, terlihat dari adanya wacana pemotongan insentif tenaga kesehatan oleh pemerintah, meskipun wacana tersebut tidak dilakukan lantaran mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
“Jika melihat kondisi keuangan negara, jelas msh memerlukan tambahan anggaran dlm jumlah besar utk pembiayaan berbagai program darurat akibat Covid-19. Catatan Kemenkeu (Kementerian Keuangan –red), penerimaan dr APBN 2020 turun hampir 20%. Sementara belanja naik lbh dari 500 triliun. Kita lihat, kenaikan belanja yg luar biasa utk ekonomi & kesehatan masyarakat akibat pandemi jelas berujung pd defisit fiscal,” tutur Mardani Ali.
Di sisi lain, ia menilai kebijakan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ini keliru, terlebih wilayah yang dipilih adalah Kalimantan Timur.
“Kebijakan pemindahan Ibu kota keliru karena berangkat dari permasalahan Ibu kota. Terlebih lokasi yg dipilih di Kalimantan Timur, Kawasan Hutan yg memiliki fungsi konservasi & perlindungan ekosistem. Ada potensi menyebabkan Deforestasi yg kian larut jika dipaksakan,” paparnya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Jumat 5 Maret 2021: Libra, Ada Diskusi Penting di Rumah
Menurutnya, pembangunan manusia lebih penting daripada memindahkan IKN ke Kalimantan Timur.
“Pembangunan manusia lebih penting, apalah artinya ibu kota baru yang hebat tp masyarakatnya rentan. Perlu dipikirkan model pembangunan Indonesia yang baru dengan pendekatan yang baru,” kata anggota Komisi II DPR RI.***