PR DEPOK - Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago belakangan ini kerap kali menanggapi peristiwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang menimpa Partai Demokrat.
Beberapa cuitan melalui akun Twitternya bahkan memamparkan analisanya terkait kejadian tersebut.
Terbaru, Pangi Syarwi menyampaikan dugaannya perihal keterlibatan Istana dalam rencana KLB pada Partai Demokrat ini.
Baca Juga: Disebut Miliki Pria Lain oleh Pihak Askara, Nindy Ayunda: Gak Masalah, Siapa Aja Juga Dicemburuin
"Saya masih menyakini Istana terlibat desain KLB Demokrat," kata Pangi Syarwi sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun @pangisyarwi1.
Pangi Syarwi lalu menyebut setidaknya dua alasan terkait dugaan pihak istana yang terlibat dengan KLB tersebut.
Alasan pertama, pihak istana hingga kini belum memberikan sikap pada Moeldoko, yakni belum dicopot dari jabatannya sebagai KSP.
Mengingat bahwa tindakan yang dilakukan Moeldoko dalam mengambilalih Partai Demokrat dinilai sebagian pihak telah mencemarkan citra istana.
"Alasannya Moeldoko belum juga di pecat tidak hormat," ucapnya.
Pangi Syarwi berpendapat, bungkamnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini terkait KLB partai Demokrat juga merupakan alasan kuat dugaan istana terlibat dalam rencana KLB di Deli Serdang.
Baca Juga: Simak 3 BLT yang Akan Cair Maret 2021, Daftar Sekarang Juga untuk Dapatkan Pencairan Selama 12 Bulan
Padahal, menurutnya Jokowi sudah berjanji akan melindungi partai politik.
"Presiden belum bicara, ngak bunyi sampai hari ini, janji mengayomi dan melindungi partai politik," ujar Pangi Syarwi menambahkan.
Dua alasan tersebut seolah menjadi patokan lantaran Pangi Syarwi menyatakan bahwa dugaannya itu bisa terpatahkan apabila Jokowi melakukan dua hal yang tadi ia sebutkan.
"Kalau presiden sudah melakukan 2 hal tadi, boleh jadi tidak terlibat," katanya menutup pernyataan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Istana melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh Mahfud MD menyatakan bahwa pihak pemerintah tak pernah melarang kegiatan KLB, termasuk KLB Demokrat kali ini.
"Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol," ucap Mahfud pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan lantaran risiko yang akan diterima pemerintah cukup besar apabila ikut campur dalam masalah KLB partai.
"Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb," katanya menambahkan.***