PR DEPOK - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi, menuturkan alasan yang mungkin memicu kemarahan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter miliknya @TeddyGusnaidi pada Kamis, 11 Maret 2021, ia menduga ada dua kemungkinan yang membuat SBY dan AHY tersulut emosi dalam menyikapi KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
"Kenapa SBY dan AHY kebakaran jenggot menyikapi KLB? Ada 2 kemungkinan," ujar Teddy dalam cuitannya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 14 Dibuka Hari Ini, Berikut Syarat dan Cara Mendaftarnya
Menurutnya, alasan pertama yang mendasari kepanikan ayah dan anak ini adalah karena keduanya masih amatiran.
"Pertama, emang amatiran," tuturnya.
Kemungkinan alasan kedua, kata Teddy Gusnaidi, karena keduanya sebenarnya mengetahui bahwa kongres kubu AHY tidak sesuai dengan AD/ART.
Baca Juga: Soal Revisi UU ITE, Staf Ahli Kemkominfo: Untuk Perjelas Norma dan Tidak Diinterpretasi Salah
"Kedua, mereka tau ternyata kongres kubu AHY tidak sesuai AD/ART, sehingga ketika kongres kubu Moeldoko dinyatakan sah secara hukum, maka mereka bisa menuding pemerintah. Itu aja sih..," kata Teddy mengakhiri.
Untuk diketahui, SBY dan AHY sebelumnya dinilai kerap menuding pemerintah melakukan pembiaran terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Deli Serdang.
Baca Juga: Mantan Dirut PT Bosowa Corporindo Teracam Hukuman 6 Tahun Penjara dan Denda Rp15 Milliar
Disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, pihaknya meminta agar Ketua Majelis Tinggi serta Ketua Umum Partai Demokrat itu berhenti menuding pemerintah.
"Tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok, jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya," tutur Yasonna dalam keterangannya.
Ia menekankan, Kemenkumham akan bertindak secara profesional dalam menangani kisruh yang terjadi di partai yang saat ini masih sah diketuai oleh AHY tersebut.
Di sisi lain, Kemenkumham hingga saat ini belum mengeluarkan keputusan terkait dengan sah atau tidaknya KLB Deli Serdang yang menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY.
Baca Juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Terima Aduan Soal Penyaluran BST Telat, Pemprov Diminta Tingkatkan Layanan
Sementara itu, pihak AHY bersama dengan seluruh DPD Partai Demokrat telah mendatani Kemenkumham dan KPU untuk menyerahkan surat laporan yang dilayangkan untuk para peserta KLB.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Akan Cabut BST Jika Dimanfaatkan untuk Beli Rokok dan Minuman Keras
Menurut AHY, para peserta KLB di Deli Serdang itu telah melakukan tindakan yang melanggar aturan yang berlaku.***