PR DEPOK - Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang akan melaporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah pencemaran nama baik terhadap Moeldoko.
Atas dugaan fitnah pencemaran nama baik oleh Andi Mallarangeng terhadap Moeldoko, Tim hukum dan kuasa hukum DPP Partai Demokrat versi KLB masih harus melengkapi berkas sebelum membawa berkas laporan ke Polda Metro Jaya.
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat versi KLB Razman Nasution didampingi kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengatakan bahwa pihaknya diminta petugas SPKT untuk melengkapi berkas pelaporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Andi Mallarangeng terhadap Moeldoko sesuai standar operasional prosedur (SOP) di Polda Metro Jaya.
Baca Juga: Sinopsis Code Name: Geronimo, Aksi Tim Navy SEAL Memburu Teroris Paling Dicari di Seluruh Dunia
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat versi KLB Razman Nasution didampingi kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya diminta petugas SPKT untuk melengkapi berkas pelaporan sesuai standar operasional prosedur (SOP) di Polda Metro Jaya.
"Laporan kami bukan ditolak, dan kami bukan buat pengaduan masyarakat. Kami atensi hari per hari, segera akan kami lengkapi, atur strategi, syarat tidak berat hanya bentuk flashdisk dan link (tautan berita, Red)," kata Razman di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Sabtu 13 Maret 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Razman Nasution dan tim hukum Partai Demokrat versi KLB tiba sekitar 11.15 WIB, lalu masuk ke Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.
Baca Juga: Partai Demokrat AHY Tunjuk Bambang Widjojanto Gugat KLB, Ruhut Sitompul: Yakin Moeldoko Disahkan
Selang 45 menit atau sekitar pukul 12.03 WIB, Razman Nasution dan tim hukum Partai Demokrat versi KLB keluar dari Gedung SPKT.
Menurut Razman, saat dirinya dan tim hukum Partai Demokrat versi KLB berada di dalam gedung SPKT, mereka diterima oleh Kanit Siber Polda Metro Jaya Kompol Pol Khairudin yang menjelaskan soal SOP laporan UU ITE.
"Apa yang disampaikan oleh saudara Khairudin, katanya sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Jenderal Pol Sigit Prabowo yang semua kami sudah baca bahwa dalam surat edaran itu di situ hanya mengatakan kasus-kasus biasa yang kecil-kecil didamaikan saja. Dan untuk proses naik sidik atau tersangka bisa diselenggarakan di polres digelar, tapi kalau yang mendapat perhatian masyarakat digelar di polda, sehingga orang tidak semena-mena menyalahgunakan UU ITE," kata Razman.
Baca Juga: Segera Cek BST Tahap 2, Waspada Bansos Dipotong Segera Hubungi Call Center BST DKI Berikut
Meski demikian, Razman tidak menerima penjelasan Kanit Siber Polda Metro Jaya yang mengedepankan SOP UU ITE yang belum direvisi.
Menurutnya, secara hierarki, undang-undang lebih tinggi kedudukannya daripada surat edaran Kapolri dan SOP.
Sesuai SOP itu, untuk melaporkan soal fitnah dan pencemaran nama baik oleh Andi Mallarangeng terhadap Moeldoko, pelaporan harus dilakukan oleh orang yang telah difitnah atau dicemarkan namanya bukan diwakilkan, lalu melengkapi bukti-bukti berupa link berita yang disimpan dalam satu flashdisk.
Sebelumnya, Razman dan tim hukum dan kuasa hukum DPP Partai Demokrat kubu KLB datang sudah membawa surat kuasa sejumlah bukti untuk pelaporan berupa bukti cetak link berita salah satu media pengarustama yang diyakininya sebagai ujaran fitnah dan mencemarkan nama baik kliennya (Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko).
Baca Juga: Benny Harman Bandingkan Dirinya Dengan Amien Rais, Ngabalin: Wakil Rakyat Penyebar Berita Bohong
Namun, karena terganjal SOP pengaduan UU ITE sesuai edaran Kapolri, maka petugas meminta calon pelapor melengkapi berkas.
Razman dan tim menyatakan akan datang kembali untuk melengkapi berkas yang diminta berupa link dan flashdisk, termasuk menghadirkan langsung Moeldoko untuk melapor di Polda Metro Jaya.
Sementara itu, Samsul, selaku kuasa hukum Moeldoko menyatakan akan melengkapi syarat yang diminta oleh petugas Polda Metro Jaya.
"Kami akan lengkapi kalau sudah lengkap kembali buat laporan lagi," ujarnya.***