PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik memberikan saran pada Ketua Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk insyaf dan intropeksi diri.
Mengingat sebelumnya permohonan pengesahan kepengerusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang telah ditolak oleh pemerintah pada Rabu, 31 Maret 2021.
"Saya sarankan Ketum abal abal Moeldoko insyaf dan introspeksi," kata Rachland Nashidik seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @RachlandNashidik.
Kemudian, Rachland Nashidik berpendapat bahwa mengakui kesalahan merupakan jalan terakhir yang bisa Moeldoko lakukan demi memperbaiki citranya.
"Satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehormatannya sendiri adalah dengan mengakui kesalahan," ucapnya.
Bahkan menurut Rachland Nashidik, dengan mengakui kesahalahan Moeldoko juga bisa kembali meraih etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat ia kepinggirkan sebelumnya.
"Merangkul kembali etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat ia buang, demi ambisi berkuasa yang menghalalkan semua cara," ujar Rachland menambahkan.
Tak hanya itu, Rachland juga menyatakan bahwa pihak Demokrat akan siap menerima Moeldoko apabila ia hendak bergabung dengan partai Demokrat.
"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Partai pimpinan Agus Yudhoyono," katanya.
Bahkan, tak tanggung-tanggung, Rachland menyatakan Andi Arief selaku Ketua Bapilu siap membantu Moeldoko jika dirinya ingin berkompetisi dalam pilkada mendatang.
"Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!" ucap Rachland menutup pernyataan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Yasonna Laoly menjelaskan bahwa permohonan pengesahan kepengurusan pihak KLB Deli Serdang ditolak oleh pemerintah.
Hal itu terjadi karena menurut Menkumham Yasonna Laoly, pihak KLB Deli Serdang masih terdapat berkas fisik yang belum dipenuhi.
Adapun berkas fisik yang belum terpenuhi di antaranya adalah perwakilan dari DPD, DPC dan tidak disertai dengan mandat dari ketua DPD dan DPC.
"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang pada tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Menkumham Yasonna pada Rabu, 31 Maret 2021.***