PR DEPOK - Moeldoko didesak untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) setelah Kongres Luar Biasa (KLB) resmi ditolak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Desakan itu juga datang dari Partai NasDem lantaran Moeldoko telah terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.
Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali mengatakan dirinya tidak ingin polemik ini menyeret Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke dalam kasus internal Partai Demokrat.
Baca Juga: Zaskia Sungkar dan Irwansyah Dikarunai Anak Pertama, Dinamai seperti Salah Seorang Sahabat Nabi
Terkait hal itu, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap menanggapi melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap, pada Jumat, 2 April 2021.
Yan Harahap menegaskan agar Moeldoko jangan sampai membebani Presiden Jokowi atas perbuatannya.
"Tuh... Jangan bebani Presiden dgn kelakuan ‘tercelamu’ sebagai ‘begal partai’ yang sah dibawah kepemimpinan @AgusYudhoyono," ujar Yan Harahap, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Sebelumnya, Yan Harahap juga mennyebut bahwa Moeldoko seorang 'pembegal partai'. Ia juga menegaskan bahwa 'begal partai' tidak pantas ada di Istana.
"‘Begal partai’ tak pantas ada di Istana. Pak @jokowi harus ambil tindakan tegas," kata Yan Harahap.
Baca Juga: Soal Penghentian BST, Azis Syamsuddin: Jika Dihapuskan, Upayakan Bantuan dalam Bentuk Lain
Diketahui, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly telah mengumumkan bahwa dokumen Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Moeldoko telah resmi ditolak.
Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, pada Rabu, 31 Maret 2021.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna Laoly.***