PR DEPOK - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu tampaknya kembali menyoroti ungkapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait uang negara yang disimpan di luar negeri.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs resmi Sekretariat Kabinet, pada 2016, Jokowi mengungkapkan bahwa berdasarkan data di Kementrian, uang bangsa Indonesia yang disimpan di luar negeri terdapat kurang lebih Rp11 ribu triliun.
“Datanya saya ada di kantong saya ada. Yang hadir di sini saya hapal satu, dua masih nyimpan di sana, masih. Wong namanya ada di kantong saya,” kata Jokowi, pada 25 November 2016 silam.
Baca Juga: Vladimir Putin Bisa Jadi Presiden Rusia ‘Seumur Hidup’, Don Adam: Inspiratif Sekali Nih Pak Jokowi
Jokowi pun mengingatkan bahwa pada 2018 akan ada keterbukaan informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun.
Sehingga, kata dia, nantinya jumlah uang setiap orang di Indonesia akan terbuka karena merupakan aturan internasional yang sudah ditandatangani dan disepakati.
Lima tahun pun berlalu, namun hingga kini masih juga belum diungkapkan. Said didu pun lantas mendorong pemerintah agar membuka data tersebut untuk membayar utang.
“Sudah 5 tahun tapi blm dibuka datanya. Segeralah dibuka buat bayar utang,” ujar Said Didu melalui akun Twitter pribadinya @msaid_didu dan dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Rabu, 7 April 2021.
Sebagai informasi, dikutip dari Antara, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar 420,7 miliar dolar AS.
Jumlah tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 213,6 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 207,1 miliar dolar AS.
ULN pemerintah bulan Januari 2021, tumbuh lebih rendah mencapai 210,8 miliar dolar AS atau tumbuh 2,8 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Desember 2020 sebesar 3,3 persen.
Selain itu, perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, dan didukung oleh kepercayaan investor asing.
ULN pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah.
Belanja tersebut terdiri dari sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,6 persen dari total ULN pemerintah).
Sementara di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor konstruksi (15,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (13,0 persen).
Kemudian ULN swasta turut tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya, pada akhir Januari 2021 tercatat 2,3 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen.***