PR DEPOK - Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean baru-baru ini menanggapi pernyataan dari mantan juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah soal Keputusan Presiden (Kepres) terkait BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).
Dalam cuitannya, Ferdinand menilai Kepres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI merupakan keputusan yang lebih berguna.
Menurutnya keputusan tersebut setidaknya bisa membuat uang negara kembali.
"Yang pasti Kepres tersebut jauh lbh berguna dan lbh berpotensi mengembalikan uang negara," kata Ferdinand Hutahean seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun @FerdinandHaean3.
Kemudian, ia membandikan keputusan presiden dengan lembaga KPK itu sendiri. Ferdinand menyinggung KPK soal uang anggaran untuk pertandingan Formula E di Jakarta.
Dia menilai KPK munafik lantaran mereka seolah bungkam melihat anggaran Pemprov Jakarta diambil oleh kebutuhan Formula E.
"dibanding dgn yg dilakukan oleh @KPK_RI. Menduga2 org lain lakukan transaksi tp kalian sendiri diam melihat APBD Jakarta dibegal Formula E, itu namanya munafik bung," ucapnya menjelaskan
Melihat perbandingan tersebut, Ferdinand lalu menyuruh agar KPK cuci muka atau semacam introspeksi diri.
"Coba cuci muka dulu," ujar Ferdinand Hutahaean.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, mantan jubir KPK, Febri Diansyah menyampaikan pendapatnya terkait Kepres Penagihan Utang BLBI.
Febri menyatakan terdapat dua kemungkinan yang terjadi efek dari Kepres tersebut. Pertama adalah menjadi harapan baru bagi masyarakat karena kerugian negara sebanyak Rp108 triliun bisa kembali.
Lalu, lanjut dia, kemungkinan kedua adalah dibentuknya Satgas tersebut berisiko menjadi titik transaksional baru bagi para oknum.
Baca Juga: Akui Sulit untuk Tidak Kagum pada Ganjar Pranowo, Dedek Uki: Coba Tukeranlah Jateng Sama DKI
"Kepres penagihan utang BLBI Rp108 Triliun bs jd harapan baru tp sekaligus berisiko jd titik transaksional baru," ucap Febri Diansyah melalui akun @febridiansyah.
Maka dari itu, menurutnya perlu ada upaya untuk meminimalisir risiko buruk yang terjadi, yakni dengan memilih pihak-pihak yang berintegritas untuk menjadi bagian dari Satgas tersebut.
Hal itu disarankan Febri lantaran kredibilitas Satgas bisa hancur seketika bila terdapat sekali saja tindakan transaksional dalam kelompok yang ditunjuk pemerintah tersebut.
"Risiko tntu hrs dimitigasi, mulai dg cara keterbukaan, diisi tim berintegritas dan pengawasan yg kuat. Sekali sj ada transaksional, kredibilitas Satgas akan runtuh," ujarnya.***