PR DEPOK - Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi menanggapi terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta tahanan politik di Myanmar agar segera dibebaskan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan agar kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dan demokrasi di negara itu harus berjalan seperti sedia kala.
Presiden Joko Widodo mengatakannya saat berada dalam konferensi pers di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu, 24 April 2021.
Baca Juga: Cara Daftar BPUM BLT UMKM Rp1,2 Juta, Hanya Bawa Persyaratan Ini Dana Bantuannya Bisa Langsung Cair
"Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan," kata Presiden Jokowi.
Menanggapi pernyataan itu, politisi Partai Demokrat, Taufiqurrahman tampak heran, dan mempertanyakan kepada Presiden Jokowi meminta kebebasan bagi tahanan luar negeri, tetapi tidak dilakukannya terhadap tahanan di dalam negeri.
Ia pun sempat menyinggung kasus yang terjadi pada Rizieq Shihab, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.
Adapun Adhie Massardi pun tampak sepaham dengan Taufiqurrahman, dan menanggapi dengan mengatakan bahwa tahanan politik di pelupuk mata saja malah tidak tampak.
"TAHANAN POLITIK di seberang lautan tampak, eh tahanan politik di pelupuk mata malah tak tampak," ujar Adhie Massardi, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @AdhieMassardi.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dalam ASEAN Leaders' Meeting (ALM), menyebutkan ada tiga hal yang diminta Indonesia kepada pemimpin militer Myanmar.
"Dalam pertemuan ini saya juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen, yaitu permintaan komitmen pertama adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar," ujar Presiden Jokowi dikutip dari Antara.
Lanjutnya, mengatakan bahwa semua pihak harus bisa menahan diri agar ketegangan dapat mereda.
"Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan," kata Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun memandang perlu dibentuknya Special Envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.
Baca Juga: Simak! Berikut Cara dan Syarat Lengkap Daftar Banpres atau BLT UMKM Rp1,2 Juta Tahap 2 2021
"Permintaan komitmen ketiga adalah pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasi Sekjen ASEAN bersama AHA Center (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management)," ujar Presiden Jokowi.***