PR DEPOK - Ferdinand Hutahaean menanggapi soal laporan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait data ganda penerima bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, pelaporan Mensos Risma ke KPK terkait data ganda penerima bansos ini sudah tepat, artinya Presiden Jokowi ingin data penerima bansos bersih dari upaya korupsi.
Ferdinand Hutahaean menyampaikannya melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3, pada Minggu, 2 Mei 2021.
Baca Juga: Survei Kartu Prakerja Tidak Muncul di Dashboard? Perhatikan Solusinya Berikut ini
"Tindakan Risma @KemensosRI sdh tepat melaporkan data ganda penerima Bansos ke @KPK_RI . Artinya Pres @jokowi ingin data penerima Bansos ini bersih dari upaya2 korupsi berbagai pihak mulai dr Daerah yg mengusulkan nama penerima," ujar Ferdinand Hutahaean.
Ia pun menegaskan bahwa langkah perbaikan data ganda bansos ini perlu didukung oleh berbagai pihak, karena langkah ini sebagai bukti bahwa pemerintah kerja.
"Langkah ini hrs didukung, bukti pemerintah kerja," kata Ferdinand Hutahaean, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Menurut Ferdinand, data ganda penerima bansos ini memang harus diusut lebih dalam akar masalahnya.
Baca Juga: Lima Olahraga Ringan saat Berpuasa Untuk Menjaga Kebugaran
"Data ganda penerima Bansos ini mmg harus diusut, telusuri pangkal masalahnya dmn. Apakah data dr daerah yg bermasalah? Ataukah pejabat kemensos yg bermain selama ini?," ujar Ferdinand Hutahaean.
Ia pun melanjutkan, agar bongkar data bansos ganda ini sejak dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun 2005.
"Laporan Risma ke KPK sdh tepat, spy fakta dan data dibuka. Bahkan bongkar datanya sejak dana BLT thn 2005," kata Ferdinand Hutahaean.
Lebih lanjut, Ferdinand menyebut, jika KPK serius mengusut data ganda penerima bansos maka akan ketahuan siapa oknum yang bermain.
"Jika @KPK_RI serius mengusut data ganda penerima Bansos mk akan ketahuan siapa yg bermain. Dititik mana gandanya dan apa motifnya. Apakah daerah pengusul sengaja atau @KemensosRI yg main," ujar Ferdinand Hutahaean.
Ia mengusulkan, agar data penerima bansos ini dibuka sejak era BLT dari tahun 2005 sampai tahun 2021 saat ini.
"Sy usulkan agar data ini dibuka sejak era BLT tahun 2005 hingga 2021 skrg," kata Ferdinand Hutahaean.
Lanjut, Ferdinand mengatakan bahwa Mensos Risma melakukan pelaporan data bansos ke KPK tentu sudah pasti restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Laporan Risma ke @KPK_RI itu pasti sdh restu Pres @jokowi , artinya pemerintah ingin bersih2 dr para pelaku korupsi dan bersih dr sistem yg dibuat utk korupsi," ujar Ferdinand Hutahaean.
Ia pun menyebut, jika ada pihak yang menuding Presiden Jokowi dan pemerintahannya lebih dari teroris tentang data ganda ini, maka anggap saja pihak tersebut tak paham apa yang saat ini sedang terjadi.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta Malam Ini, 2 Mei 2021: Kondisi Al Memburuk dan Hasil Tes DNA Akan Terbongkar?
"Jd kalau ada yg menuding JKW dan pemerintahannya lbh dr teroris ttg data ganda ini, anggap sj dia tak paham yg terjadi," kata Ferdinand Hutahaean.
Menurutnya, perlu adanya logika berjalan sebelum berkomentar. Ia menyebut, jika pemerintahan Presiden Jokowi sumber data ganda terjadi, maka tak akan diminta bongkar oleh KPK.
Dikatakannya, justru data bansos ini ganda dan bermasalah sejak BLT pertama di tahun 2005 atau dari sumber pengusulnya.
" Itulah perlunya logika berjalan sblm komentar. Kalau sj penerintahan @jokowi adalah sumber data ganda penerima bansos, mk tak mgkn akan diminta bongkar olh @KPK_RI , justru data ini diduga bermasalah dan ganda sejak BLT pertama sekali 2005 atau bersumber dr pengusul datanya," ujar Ferdinand Hutahaean.***