PR DEPOK - Pengamat politik dan pemerintahan, Rocky Gerung kembali melontarkan kritikannya terhadap pemerintah.
Kali ini Rocky Gerung mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pemotongan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari sebuah video yang diunggah di channel Youtube Rocky Gerung Official, Minggu, 2 Mei 2021, pria kelahiran Manado, 20 Januari 1959 menyebutkan jika pemerintah saat ini sudah makin kacau karena memotong hak warga negara untuk mendapatkan THR.
Baca Juga: Cara Mengisi Survei Evaluasi Kartu Prakerja untuk Cairkan Insentif Survei Rp150 Ribu
"Saya kira ini penyebabnya pemerintah mendua untuk mengijinkan atau melarang ASN pulang kampung, kalau diijinkan tidak ada yang dibawa pulang karena THR-nya itu lebih kecil dari upah minimum di DKI," katanya.
Kebijakan yang tidak lazim ini menurut Rocky Gerung membuat masyarakat semakin mengerti betapa kacaunya perencanaan anggaran yang mestinya bisa diekstrapolasikan dengan kondisi saat ini.
"Mestinya dari awal bisa diketahui akan ada kekurangan dana untuk diberikan kepada ASN," ucapnya.
Namun yang membuat Rocky Gerung kesal karena ketika THR para ASN dipotong disaat yang bersamaan pemerintah malah mewajibkan pihak swasta untuk tetap membayarkan THR karyawan.
"Padahal sebetulnya pemerintah tidak ada urusan dengan itu (swasta), yang mesti diurus adalah pejabat publik yang memang tanggung jawab pemerintah. Jadi seolah-olah ada kebijakan yang tumpang tindih," bebernya.
Hal ini tentu saja akan berefek pada kekecewaan masyarakat khususnya yang ada di desa yang berharap kalau keluarganya tidak mudik minimal ada transferan uang.
"Jadi ini terlihat, pemerintah sudah KO berkali-kali tapi masih ada di ring tinju, jadi orang nonton petinju yang sudah terkapar tapi tidak mau lempar handuk, ini memalukan," sindirnya.
Ironinya lagi, lanjut pendiri Setara Institute disaat kebijakan memotong pemberian THR kepada ASN dan tidak memberikan insentif kepada perusahaan swasta untuk membayar THR karyawan, pemerintah malah mengatakan jika punya anggaran untuk membangun ibu kota baru.
Baca Juga: Inul Daratista Murka Terkait Kerumunan di Tanah Abang: Manusianya Susah Diatur!
"Itu ironisnya selalu, jadi kekacauan kita terjadi karena pemerintah bohong terus, berupaya untuk memberi sinyal tetap ada uang cash, karena itu nanti dikeluarkan lagi Surat Utang Negara (dimana) BI akan beli, maka kita akan punya Rp380 Triliun lagi, lalu diatur seolah-olah selalu ada sisa cash disitu," terangnya.
Akibat kekacauan ini, pemerintah berupaya menutupi dan mengalihkan isu ekonomi ke isu keamanan di Papua.
"Seolah-olah dengan menaikkan pemberitaan tentang Papua, lalu ada semacam semangat nasionalisme ke sana (Papua). Orang yang sedang bekerja khusus untuk memenuhi rasa laparnya itu tidak peduli dengan sinyal-sinyal nasionalisme," ujarnya.
Rocky Gerung memaparkan bahwa seseorang pastinya akan lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan utamanya terutama makanan kemudian memikirkan rasa amannya.
Baca Juga: Survei Kartu Prakerja Tidak Muncul di Dashboard? Perhatikan Solusinya Berikut ini
"Jadi kalau tidak ada basic needs yaitu perut (makanan), itu rasa aman tidak diperlukan. Jadi kalau pemerintah terus mengumbar ada terorisme, kita perlu nasionalisme di Papua, orang akan bilang itu nomor 17, gua lapar," tuturnya.
Sehingga menurutnya, saat ini terjadi kecemasan di masyarakat meskipun pemerintah tengah berupaya mengendalikan suasana.
"Itu pengendalian semu, stabilitas semu, karena kasat kusut orang itu terbaca di kerumunan-kerumunan masyarakat," ungkapnya.
Rocky Gerung menilai pemerintah saat ini saling mengumpangkan isu akibat kekacauan politik yang berujung pada ketidakmampuan pemerintah dalam membuat proyeksi keuangan negara.
"Jadi kalau proyeksinya ada dari awal, ASN juga bisa percaya kalau ada kesulitan (keuangan), jadi bisa siap-siap untuk tidak dapat THR, buktinya pemerintah membatalkan (pembangunan) ibu kota baru, buktinya pemerintah mengurangi gaji komisaris-komisaris BUMN," pungkasnya. ***