PR DEPOK – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan terkait perekonomian negara yang hilang Rp1.356 triliun, akibat pandemi Covid-19 tahun lalu.
Sri Mulyani menyatakan jumlah kerugian tersebut merupakan selisih realisasi PDB pada tahun lalu yaitu minus 2,07 persen dengan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2020 sebesar 5,3 persen.
“Kita estimasikan dari hilangnya kesempatan kita untuk meraih pertumbuhan ekonomi 2020 sebelum Covid-19 ditargetkan 5,3 persen dan berakhir dengan minus 2 persen maka nilai kerugian yang hilang diestimasi Rp1.356 triliun atau 8,8 persen dari PDB 2020,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Sri Mulyani mengatakan kerugian Rp1.356 triliun terjadi karena terdapat pembiayaan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pada PDB dan tekanan terhadap APBN baik dari sisi pendapatan, belanja, serta pembiayaan.
Pernyataan yang dikeluarkan Sri Mulyani ini pun menjadi sorotan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani Ali, itu adalah pernyataan jujur yang memang harus dibuka ke publik. Pasalnya, nominal tersebut besar, dan utang negara tentu harus dibayar oleh generasi bangsa. Oleh karena itu, semua masyarakat Indonesia harus tahu persoalan ini.
Pendapat tersebut disampaikan Mardani Ali melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera pada Senin, 3 Mei 2021.
“Ini pernyataan jujur @KemenkeuRI. Pertama ini uang besar. Kedua, mayoritas dari utang baik dalam atau luar negeri, semua mesti dibayar oleh anak cucu kita karena itu mesti dibuka ke publik,” ujarnya.
Atas kerugian dan kehilangan uang negara ini, Mardani Ali menyarankan agar Kemenkeu melakukan investigasi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Harus diinvestigasi dan ditelaah apa yang salah dan di mana letak kesalahannya, @KPK_RI bisa ikut dilibatkan. Agar ke depan kita bisa menjaga spending quality anggaran negara agar dapat mengangkat kesejahteraan rakyat,” katanya.
Sebagai informasi, respon fiskal dalam menghadapi pandemi Covid-19 pada tahun lalu terlihat dari belanja negara yang meningkat hingga Rp284,2 triliun atau 12,3 persen (yoy).
Kemudian juga realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 sebesar Rp579,8 triliun yang menjadi salah satu faktor belanja negara tahun lalu mencapai Rp2.589,9 triliun.
Selanjutnya, utang neto turut meningkat Rp1.226,8 triliun atau 7,8 persen dari PDB 2020 dan beban bunga utang juga meningkat Rp38,6 triliun dari total Rp314,1 triliun atau 2 persen dari PDB.
Baca Juga: Tidak Banyak Publik Tahu, Telinga Sule Telah Ditindik sejak Lahir agar Terhindar dari Kematian
Di sisi lain, pendapatan negara tahun lalu terkontraksi 16 persen dengan realisasi turun mencapai Rp312,8 triliun sedangkan untuk penerimaan perpajakan sendiri terkontraksi hingga 16,9 persen (yoy).
Berbagai hal itu menyebabkan defisit Indonesia melebar hingga 6,1 persen namun masih relatif moderat dibanding negara-negara lain dan mampu memberikan daya dorong cukup besar terhadap ekonomi.
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemberian stimulus dan defisit fiskal ke depan akan tetap dikendalikan untuk menjaga tingkat utang yang aman serta fiskal yang sehat.
Menurutnya, IIndonesia perlu terus menjaga dan mengelola APBN untuk kembali sehat karena APBN masih diperlukan untuk memulihkan ekonomi.***