Kritik KPK di Bawah Pimpinan Firli, Gus Umar: Sejak Jadi Ketua, Koruptor Jadi Lebih Nasionalis dari Penyidik

PR DEPOK - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan tampak memberikan kritikan pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

Pria yang akrab dipanggil Gus Umar tersebut menilai para koruptor di masa kepemimpinan Firli di KPK malah menjadi lebih nasionalis.

Bahkan menurut Gus Umar, para koruptor ini lebih nasionalis dibandingkan dengan para penyidik di KPK-nya sendiri.

Baca Juga: Fadli Zon Kritik Mudik Dilarang Tapi Buka Wisata, Yunarto: Menteri Pariwisata kalau Gak Salah dari Gerindra Ya

"Sejak Firli jadi ketua @KPK_RI faktanya koruptor dinegara ini jauh lbh nasionalis dibanding dgn para penyidik di KPK," kata Gus Umar seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @UmarAlChelsea_ pada Kamis, 6 Mei 2021.

Lebih lanjut, Gus Umar juga berpendapat bahwa para penyidik saat ini terlihat tidak dihargai oleh negara.

Padahal, lanjut dia, terlampau banyak jasa para penyidik terhadap negara yang telah bekerja keras mengembalikan uang negara yang dicuri para koruptor kelas kakap di Indonesia.

Baca Juga: Korban Investasi Bodong 212 Mart Lapor Polisi, Saidiman: Ahok Sudah Mengingatkan Jangan Mau Ditipu Pakai Ayat!

"Negara ini tak lagi menghargai para penyidik yg sdh berjasa kembalikan duit negara yg sdh dirampok koruptor kakap di Indonesia," ucapnya menambahkan.

Kritikan tersebut diduga muncul karena adanya kabar yang beredar terkait pegawai dan penyidik KPK yang terancam berhenti bekerja di KPK akibat gagal lolos di tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.

KPK sendiri telah mengumumkan, dari 1.351 pegawai yang mengikuti TWK untuk mengalihkan status mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat dari TWK tersebut.

Baca Juga: Usai Naik Status Jadi Penyidikan, KPK Resmi Tetapkan Enam Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak Kemenkeu

Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri juga membantah kabar yang menyatakan bahwa KPK akan memecat pegawai yang tak lolos TWK.

"Saya ingin katakan sampai hari ini KPK tidak pernah menegaskan dan menyampaikan ada proses pemecatan," kata Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Rabu 5 Mei 2021.

Kendati demikian, Sekjen KPK Cahya H Harefa menjelaskan bahwa pihak KPK tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tindak lanjut yang akan dilakukan kepada 75 pegawai yang tidak lolos tersebut.***