PR DEPOK - Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi keputusan Pimpinan KPK terkait pemecatan 51 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK.
Dalam keterangannya, ia menyoroti sikap Pimpinan KPK yang seolah melawan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya dengan tegas menolak 75 pegawai KPK tak lulus TWK untuk diberhentikan.
Namun, Rocky Gerung menilai ada kemungkinan bahwa Jokowi sebenarnya hendak mengirimkan pesan kepada KPK.
"Sangat mungkin juga Pak Jokowi kirim pesan itu, 'silakan KPK putuskan sendiri', supaya terlihat KPK otonom. Tapi dari yang 75 itu, paling nggak sudah ada yang disensor untuk nggak boleh masuk," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Perbedaan sikap Jokowi inilah, kata Rocky Gerung, yang membuat publik lantas tak percaya bahwa komunikasi politik presiden betul-betul jujur.
Menurutnya, jika komunikasi presiden ini betul-betul jujur, KPK pun akan menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Jokowi adalah sebuah perintah.
Baca Juga: Sinopsis Film Beirut, Kisah Mantan Diplomat AS Menjadi Negosiator Penculikan Agen CIA di Lebanon
"Kalau presiden jujur, maka KPK akan menganggap bahwa 'oke, itu semacam sifatnya imperatif, karena refisi kan KPK ada di bawah presiden. Jadi mesti dianggap bahwa KPK membangkang pada presiden. Itu intinya," tuturnya.
Pria yang juga seorang filsuf itu menilai mungkin saja nantinya 24 pegawai KPK yang diputuskan untuk dibina sebelum akhirnya menjadi ASN ini menolak pembinaan tersebut, dan hanya ingin langsung diterima saja.
Pasalnya, kata Rocky Gerung menuturkan, para pegawai KPK ini bisa saja berpikir tidak apa-apa membangkang keputusan KPK yang juga dibuat dengan membangkang presiden.
"Dia anggap ngapain, buat apa diajukan semacam perintah dari presiden tapi kemudian terjadi diskriminasi lagi. Jadi dua kali diskriminasi. Yang 24 merasa 'kita dua kali dikerjain dong?'," kata pengamat politik itu menerangkan.
Sementara itu, terkait pernyataan Presiden Jokowi soal sikapnya terhadap penonaktifan 75 pegawai KPK kala itu, Rocky Gerung sejak awal menilai bahwa itu hanya basa-basi sang presiden.
Basa-basi presiden ini, katanya melanjutkan, akan diikuti dengan klausul berikutnya, bahwa di samping tidak lulus TWK, para pegawai KPK yang dipecat ini akan dikaitkan dengan persoalan lain.
"Jadi sangat mungkin mereka ditolak memang bukan karena tes kebangsaan. Tapi tes lain yang sifatnya personal, penilaian pribadi kan boleh. Jadi presiden sebenarnya bilang, 'oke kalau tes kebangsaan itu terlalu objektif, maka silakan Pimpinan KPK lakukan tes yang lebih personal, lebih subjektif," ujarnya.***