PR DEPOK – Bupati Alor Amon Djobo memberikan tanggapan terkait keputusan PDIP menarik dukungan atas dirinya.
PDIP seharusnya tidak perlu menarik dukungan, karena menurut Bupati Alor, kemarahannya dialamatkan pada pemerintah, bukan pada partai.
"Video yang viral itu saya memarahi staf Kementerian Sosial dan itu adalah urusan pemerintahan, bukan urusan dengan partai tertentu. Saya tidak memarahi petugas partai (PDIP)," kata Bupati Alor Amon Djobo sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Setuju Wacana AHY Gandeng Gus AMI di Pilpres 2024, Jazilul Fawaid: Lebih Fresh Duet Sipil-Militer
Tidak hanya itu, Bupati Alor sangat menyesal atas penarikan dukungan oleh PDIP.
Pasalnya, Bupati Alor menilai bahwa permasalahan itu justru digiring ke ranah politik dan menurutnya tidak patut.
Maka dari itu, ia menyebutkan bahwa, seharusnya PDIP dapat memahami substansi permasalahan.
"Seharusnya PDIP bisa memahami substansi persoalan saya memarahi kedua staf tersebut," kata Bupati Alor Amon Djobo.
Meski demikian, Amon mengaku menerima dengan terbuka keputusan dari PDI Perjuangan tersebut.
Ia pun menyampaikan terima kasih kepada PDI Perjuangan dan bangga karena partai tersebut mendukungnya pada Pilkada 2017.
"Sampai saat ini saya belum menerima surat dari DPP PDI Perjuangan. Akan tetapi, saya berterima kasih jika sudah ada surat itu," kata Amon Djobo.
Baca Juga: Antonio Conte Siap Kembali Menduduki Kursi Kepelatihan di Ibu Kota Inggris
Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan respons PDIP pasca video viral dirinya memarahi staf Kemensos serta menyebut nama Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) hingga sempat mengeluarkan perkataan tidak mengenakan kepada Mensos berkaitan dengan bantuan sosial (bansos) pelayanan kemanusiaan.
Akhirnya pada Rabu, 2 Juni 2021, PDIP mengeluarkan surat yang menyatakan menarik rekomendasi dan dukungan kepadanya.
Menurutnya, bansos yang disalurkan itu tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam tata pemerintahan sehingga dikhawatirkan disalahgunakan yang nantinya ujung-ujungnya pemda setempat yang disalahkan pemerintah.
Baca Juga: Kemenag Bantah Soal Keputusan Pembatalan Pemberangkatan Haji yang Dinilai Terburu-buru
Amon Djobo menegaskan bahwa apa pun jenis bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga untuk mengatasi korban bencana seroja di Alor harus melalui pemerintah daerah.
"Ini adalah dana dari pemerintah pusat, bukan dana dari partai politik atau uang pribadi," kata bupati dua periode itu.
Amon Djobo juga mengaku kasus ini sebenarnya sudah selesai karena sudah meminta maaf langsung kepada Mensos saat melakukan kunjungan kerjanya ke daerah itu berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial bagi korban siklon seroja.***