PR DEPOK – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring setuju pemerintah harus tetap memberikan subsidi listrik kepada masyarakat tidak mampu.
Menurut Tifatul, subsidi listrik harus dilanjutkan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.
Pendapat tersebut disampaikan Tifatul melalui akun Twitter pribadinya @tifsembiring saat membalas cuitan anggota Komisi VII DPR, Mulyanto yang turut menyoroti soal subsidi listrik.
“Setuju Doktor, agar tidak memberatkan beban masyarakat di tengah pandemi,” ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Diketahui, pemerintah akan menghentikan stimulus tarif listrik selama pandemi Covid-19 terhitung mulai Juli 2021 mendatang, sejalan dengan pulihnya kondisi perekonomian masyarakat di banyak daerah.
"Triwulan III 2021 itu belum dapat dilaksanakan dan kemungkinan untuk dilaksanakan kemudian kami lihat kondisinya," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana seperti diberitakan sebelumnya.
Baca Juga: Apa yang Terjadi pada Tubuh Ketika Mengonsumsi Nasi, Naikkan Kadar Gula Darah Salah Satunya
Angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2021 menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih terus berlanjut dan menunjukan hasil yang positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2021 tercatat minus 0,74 persen secara tahunan (yoy) membaik dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2020 sebesar minus 2,19 persen.
Bahkan memasuki awal tahun ini terdapat 10 provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, yaitu Papua dengan realisasi 14,28 persen, Maluku Utara mecapai 13,45 persen, dan Sulawesi Tengah yang ekonominya tumbuh 6,26 persen.
Kemudian Yogyakarta mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14 persen, Sulawesi Utara sebesar 1,87 persen, dan Papua Barat sebesar 1,47 persen.
Selanjutnya, Kepulauan Bangka Belitung juga tumbuh 0,97 persen, Riau tumbuh 0,41 persen, Nusa Tenggara Timur tumbuh 0,12 persen, dan Sulawesi Tenggara tumbuh 0,06 persen.
Dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi sejak akhir tahun lalu hingga tiga bulan pertama 2021, pemerintah lantas memutuskan untuk menghentikan stimulus listrik.
"Itu keputusan secara umum menyangkut juga bantuan sosial yang lain, tidak lagi dibantu oleh negara," kata Rida.
Hingga April 2021, realisasi subsidi listrik tercatat mencapai Rp22,10 triliun yang terdiri dari subsidi untuk 25 golongan pelanggan PLN senilai Rp17,36 triliun, diskon rumah tangga tidak mampu golongan 450 VA dan 900 VA sebesar Rp4,67 triliun, dan diskon golongan bisnis 450 VA serta industri 450 VA senilai Rp66 miliar.***