PR DEPOK - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI turut buka suara terkait terpidana Djoko Tjandra terima remisi sebanyak dua bulan.
Soal Djoko Tjandra mendapatkan remisi dua bulan itu disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham Rika Aprianti.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, ia menjelaskan alasan Djoko Tjandara menerima remisi sebanyak dua bulan ini lantaran sudah jalani satu per tiga masa pidana.
Baca Juga: Tarikan Napas dan Kedipan Mata Rizky Billar Saat Ijab Kabul Dianalisa Pakar Mikro Ekspresi
"Joko Soegianto Tjandra merupakan terpidana yang sudah menjalani satu per tiga masa pidana," kata Rika Aprianti dalam keterangan resmi.
Hal itu, dikatakan dia, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 12/K/PIP.SUS/2009 tertanggal 11 Juni 2019.
Pada putusan itu, bagi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan memperoleh remisi sesuai ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2006.
"Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan remisi," kata Rika Aprianti menjelaskan.
Oleh sebab itu, merujuk dari penjelasan tersebut pada angka (4), (5) dan (6) maka Djoko Tjandra merupakan terpidana yang mempunyai hak untuk mendapatkan remisi.
Diketahui sebelumnya, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra ditetapkan sebagai terpidana kasus "cessie" Bank Bali.
Djoko Tjandra divonis hukuman selama 4,5 tahun penjara ditambah dengan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurangan.
Penetapan tersebut dilakukan setelah Djoko Tjandra terbukti menyuap aparat penegak hukum dan melakukan pemufakatan jahat.
Baca Juga: Kapan Penutupan Kartu Prakerja Gelombang 18? Simak Estimasi Jadwalnya Berikut ini
Namun baru-baru ini dikabarkan Djoko Tjandra mendapatkan remisi alias pengurangan masa hukuman dua bulan penjara dalam kasus tersebut.***