PR DEPOK - Kontroversi tampilnya pedangdut Saipul Jamil ke hadapan publik hingga kini semakin memanas.
Setelah pembebasan yang dicap lebay dan berlebihan, warganet pun membuat petisi online guna boikot sosok Saipul Jamil.
Menanggapi viralnya petisi boikot Saipul Jamil, akhirnya KPI Pusat mengeluarkan surat edaran yang melarang pedangdut itu untuk tampil di layar kaca.
Kemudian, Saipul Jamil mempertanyakan surat edaran yang dikeluarkan oleh KPI per tanggal 6 September 2021 silam.
Menjawab hal tersebut, Ketua KPI, Agung Suprio akhirnya buka suara dengan memberikan klarifikasi saat menjadi bintang tamu di channel YouTube Deddy Corbuzier.
Agung Suprio menjelaskan alasan pihaknya mengeluarkan surat edaran yang melarang Saipul Jamil untuk tampil di layar kaca.
"Kita ini kan bekerja pasca tayang, gak mungkin kita tau seluk beluk TV tersebut, setelah tayang baru kita awasi," ucapnya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari YouTube Deddy Corbuzier.
Lebih lanjut, Agung Suprio Agung Suprio mengatakan bahwa penyambutan Saipul Jamil setelah terbebas itu terkesan lebay dan berlebihan.
Bahkan, lanjut dia, penyambutan Saipul Jamil itu terjadi tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan prasangka publik jika orang tersebut tidak bersalah.
"Kita kaget juga penyambutannya seperti pahlawan, pahlawan nggak seperti itu juga kali. Dikalungin seolah-olah dia (Saipul Jamil, red) tidak bersalah, publik kemudian nggak suka," ujarnya menjelaskan.
Di kesempatan yang sama, dia menjelaskan juga soal asal muasal kenapa pihaknya mengambil tindakan untuk melarang Saipul Jamil tampil di layar kaca.
"Nah inilah sebenarnya titik awalnya, kemudian dia tampil di TV orang sudah nggak suka. Kita juga dalam proses evaluasi tayangan. Kita diskusi, kita juga melihat dari referensi dari luar negeri, memang dibatasi," kata dia.
Kemudian, Agung Suprio juga menyebutkan alasan yang menguatkan KPI harus mengambil sikap tegas terhadap Saipul Jamil tersebut.
Baca Juga: China Siap Kirim Bantuan Bahan Pokok Senilai Rp442 Miliar ke Pemerintahan Baru Afghanistan
"Kalo di TV ini permasalahannya adalah kalo TV mempersilakan tayang, ini di luar glorifikasi yang fatal tadi, lalu kemudian masyarakat mempertanyakan, oh gak masalah orang yang melakukan hal tersebut tampil di TV, itu juga jadi pertimbangan kita," ucapnya.
"Kemudian kita bikin surat, yang pertama kita mengecam glorifikasinya, gak boleh. Yang kedua, dia bisa tampil untuk kepentingan edukasi," kata dia menambahkan.
Adapun edukasi yang dimaksud adalah jika orang tersebut tampil ke publik untuk menjelaskan bahaya predator dan lain sebagainya, yang mana berfungsi mengedukasi masyarakat.***