PR DEPOK – Terkait dugaan keterlibatan menteri dalam bisnis PCR turut disoroti oleh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto.
Kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Mulyanto meminta agar dapat menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis PCR.
Pasalnya, jika Presiden Jokowi membiarkan menteri terlibat bisnis PCR, maka dapat mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.
“Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah,” kata Mulyanto seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi PKS.
Tidak hanya itu, ia berpendapat bahwa tidak etis jika ada menteri yang terlibat dalam bisnis PCR.
Pasalnya menteri terkait memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19.
Jadi, menteri yang bertindak seperti itu menurutnya justru berpotensi merugikan negara.
“Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapa pun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya,” ujar Mulyanto.
Ia lantas menyoroti pula program-program penanggulangan Covid-19 di Indonesia.
Mulyanto mensinyalir adanya konflik kepentingan dalam program penanggulangan Covid-19 yang dinilai sudah lama terjadi.
Misalnya, dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah koordinasi BRIN terkesan lambat.
Baca Juga: Tema dan Logo Hari Pahlawan 2021 serta Makna dan Filosofinya
Keterlambatan ini menurutnya karena ditengarai kepentingan pihak tertentu maka proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama.
“Keterlambatan itu ditengarai karena Menteri Luhut menggadang-gadang masuknya produsen vaksin China untuk diproduksi massal di Indonesia, yang juga direncanakan pada waktu yang bersamaan dgn produksi Vaksin Merah Putih.
"Ini kan terkesan ada bias kebijakan. Publik menduga ada udang di balik batu. Karena di saat fase krusial kita mengembangkan vaksin anak bangsa, justru yang dipromosikan adalah vaksin asing yang akan dibangun di dalam negeri. Ini kan kontradiktif,” ujar Mulyanto.
Baca Juga: Spoiler Ikatan Cinta 4 November 2021: Bertemu Orang Tua Jesica, Papa Surya Beri Reaksi Mengejutkan
Padahalnya, BPOM juga menyambut baik persiapannya produksi vaksin anak bangsa tersebut.
Bahkan, WHO sudah memberi lampu hijau untuk terlibat dalam pemantauan uji klinisnya.
Menurut Mulyanto, pemerintah seharusnya mendahulukan produk inovasi anak bangsa, agar menjadi tuan di negeri sendiri. Bukan melulu terlena pada produk impor.
“Jadi kalau para pejabat punya versted interest dan ikut bisnis Covid-19, mana mungkin penanggulangan Covid-19 di Indonesia bisa cepat selesai. Karenanya Presiden jangan Omdo, harus mengambil tindakan tegas soal ini,” kata Mulyanto.***