PR DEPOK - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman menanggapi pernyataan dari Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Bahlil Lahadalia mengatakan rata-rata para pengusaha berpikir dan menginginkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dapat diundur.
Alasan para pengusaha ingin Pilpres 2024 diundur karena usaha mereka baru saja beranjak bangkit dari dampak pandemi Covid-19, lalu jika nantinya ada persoalan politik justru akan memberatkan.
"Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur? Alasannya, para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan," ujar Bahlil Lahadalia.
Adapun Benny K Harman menanggapinya dengan mempertanyakan motif dibalik keinginan Pemilu 2024 diundur.
"Kepala BKPM Sebut Dunia Usaha Ingin Pemilu 2024 Diundur. Betulkah? Motifnya apa?," ujar Benny K Harman.
Ia juga mempertanyakan mungkin saja para pengusaha tersebut tak ingin ada Pemilu 2024, agar proyek Ibu Kota Negara (IKN) tidak mangkrak di tengah jalan.
"Apa mereka inginnya tidak ada Pemilu agar proyek IKN tidak mangkrak di tengah jalan.?," kata Benny K Harman.
Lebih lanjut, Benny juga mempertanyakan alasan dan motif para pengusaha tersebut ingin Pemilu 2024 ditunda.
"Atau apa kira2 motif mereka meminta Pemilu ditunda? #Liberte," ujar Benny K Harman, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @BennyHarmanID.
Menurutnya, jika benar pengusaha menghendaki Pemilu diundur maka Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) akan berakhir jabatannya di 2024, dan digantikan Plt Presiden.
"Jika betul banyak pengusaha menghendaki Pemilu 2024 ditunda, maka demi hukum Presiden dan Wapres yg sekarang akan berakhir masa jabatannya di 2024. PLT Presiden dipegang Triumvirat yakni Menlu, Menhan dan Mendagri sampai ada Presiden/Wapres hasil Pemilu.Itulah hukumnya.#Liberte!," ujar Benny K Harman.
Lebih lanjut, ia menegaskan jika ada niatan menunda Pilpres dari kelompok tertentu, agar Joko Widodo (Jokowi) mengawal proyek IKN sampai selesai, maka jelas itu sesat.
"Jika ada niat kelompok tertentu menunda Pilpres agar Presiden Jokowi mengawal proyek IKN sampai selesai, jelas itu sesat.Sebab jika ditunda, DPR dan DPD tetap. Presiden berhenti dan PLT presiden dipegang triumvirat: Menlu, Menhan, dan Mendagri hingga Pemilu berikutnya.#Liberte!," kata Benny K Harman.
Diketahui, Bahlil menyatakan bahwa bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang harus menjadi prioritas.
Baca Juga: Sekjen PDIP Sebut Kepemimpinan Risma Pantas Dijadikan Contoh, Said Didu: Izinkan Saya Mikir
Adapun harus menyelesaikan persoalan pandemi terlebih dahulu atau pemulihan ekonomi atau justru memilih kepemimpinan baru melalui Pemilu 2024.***