PR DEPOK - Aktivis Petisi ’28 Haris Rusly Moti berpendapat bahwa pembatalan kebijakan yang diambil Jokowi dan dibatalkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan kesan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak memiliki wibawa.
Hal tersebut dinilai lantaran sebulan lalu, yang memutuskan larangan ekspor batu bara adalah Presiden Jokowi.
Pembatalan larangan ekspor batu bara yang diambil Jokowi karena adanya protes sejumlah negara yang kemudian memberi kesan bahwa Presiden sudah tak memiliki wibawa, kemudian ditanggapi sejumlaah kalangan, salah satunya kader Partai Demokrat Yan Harahap.
Baca Juga: Rocky Gerung Soal Dosen UNJ Laporkan Kaesang dan Gibran ke KPK: Mungkin Dia akan Dipecat sebagai ASN
Melalui akun Twitter pribadinya, @YanHarahap, dia melontarkan komentar menohok yang diperkirakan ditujukan pada Presiden Jokowi.
"cuma ‘petugas’," kata Yan Hrahap singkat sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Rabu, 12 Januari 2022.
Diberitakan sebelumnya, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan membatalkan keputusan pemerintah yang melarang ekspor batubara usai mengadakan rapat maraton dengan beberapa pihak.
Baca Juga: Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Saksikan Keberhasilan Uji Coba Rudal Hipersonik
Terkait pembatalan ekspor batu bara tersebut, pengiriman bahan bakar pembangkit tenaga listrik tersebut akan kembali dibuka secara bertahap mulai Rabu, 2 Januari 2022.
Dengan pembatalan tersebut, Aktivis Petisi ’28 Haris Rusly Moti menilai bahwa selain tak memiliki wibawa, dia melihat jika pemerintahan Jokowi seperti menjadi tawanan kartel batubara.
Haris mengatakan bahwa Jokowi hanya dimanfaatkan untuk membubarkan PLN Batubara agar pasokan dikendalikan Kartel Batubara Swasta.
Baca Juga: BLT Anak Sekolah Rp4,4 Juta Siswa SD-SMA Cair 2022, Simak Cara Cek Daftar Penerima secara Online
Terkait ancaman krisis pasokan batu bara, Haris melihat ada beberapa menteri yang seharusnya dipecat oleh Jokowi, di antaranya Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah melakukan pelarangan ekspor batu bara hingga akhir Januari 2022, yang salah satu tujuannya adalah menjawab kekhawatiran ancoman pasokan batu bara.***