PR DEPOK - Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan dipimpin oleh seorang Kepala Otorita. Adapun nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam daftar calon kandidat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat bahwa Ahok memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita IKN di Kalimantan Timur.
"Tapi, siapa yang akan diputuskan, kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita IKN, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta," kata Hasto, saat memberikan keterangan pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Kamis, 27 Januari 2022.
Hasto mengatakan soal pengajuan Ahok sebagai calon Kepala Otorita IKN di Kalimantan Timur, telah disampaikan dalam dialog antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Itu kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden, hanya saja ketika partai diminta kami punya nama-nama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden," kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan bahwa untuk bisa mengelola IKN di Kalimantan Timur, memerlukan pemimpin yang berani, visioner, memahami kultur kebudayaan bangsa, memiliki tata kelola dan tata kota yang baik serta memiliki orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antarbangsa.
Selain itu, Kepala Otorita IKN juga harus memiliki perencanaan dengan menggabungkan antara gambaran "smart city" sebagai identitas yang mau dibangun di IKN, tetapi juga melekat dengan aspek kultural agar mencerminkan kebudayaan Indonesia.
"Juga dari pandangan geopolitik dimana sejak zaman Bung Karno, Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," kata Hasto.
Adapun Hasto menyatakan bahwa dirinya telah mendengar banyak nama yang telah disaring dan dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi.
"PDIP menyakini siapa pun yang ditetapkan itu memenuhi kualifikasi yang diharapkan PDIP," kata Hasto, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Hasto menegaskan, terkait nama Mensos Tri Rismaharini sebagai Kepala Otorita IKN, Tri Rismaharini sudah mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi sebagai Mensos.
Begitu pula dengan Abdullah Azwar Anas, yang kini ditugaskan menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Baca Juga: Tegas! Polri Resmi Pecat Bripda Randy, Tersangka Kasus Aborsi Paksa Novia Widyasari
"Dulu kami sebutkan Bu Risma karena ada kriteria bahwa calon yang diusulkan itu memiliki latar belakang kepala daerah dan juga arsitek. Sehingga, kalau kita melihat kriteria itu memang beliau (Risma) memenuhi syarat," kata Hasto menambahkan.***