PR DEPOK – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, situasi di sejumlah daerah saat ini sudah kembali mengkhawatirkan akibat adanya kenaikan kasus Covid-19.
Terkait kenaikan Covid-19 ini, Rahmad Handoyo meminta para kepala daerah terutama yang ada di pemerintahan provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Banten untuk segera menghentikan kembali pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah.
Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi PTM di sejumlah daerah, terutama di tiga provinsi tersebut, berkaitan dengan perkembangan kasus Covid-19.
"Tidak perlu kita bersilat lidah soal menunda dulu terhadap pendidikan tatap muka. Saat ini sudah mengkhawatirkan," ucapnya dengan tegas, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News pada Rabu, 2 Februari 2022.
"Jangan terlambat jangan melakukan suatu retorika, jangan menunggu alasan rumah sakit tingkatnya lebih tinggi lagi," lanjutnya.
Tak hanya di tiga provinsi tersebut saja, kader PDIP itu juga meminta provinsi, kabupaten/kota lain untuk segera melakukan evaluasi PTM di daerah-daerah yang dikira mulai menunjukkan kenaikan kasus Covid-19, seperti di DKI Jakarta.
"Terbukti di DKI Jakarta sudah banyak terjadi klaster sekolah. Kenapa tidak ditutup sementara?" terangnya.
Diketahui sebelumnya, Jokowi telah menginstruksikan kepada jajaran menteri dan para kepala daerah khususnya DKI Jakarta, Jabar, dan Banten untuk segera melakukan evaluasi PTM di sekolah-sekolah.
Evaluasi PTM ini menyusul adanya kenaikan kasus Covid-19 yang cukup signifikan di tiga provinsi tersebut.
Baca Juga: Persib vs PSM Ditunda, Badai Covid-19 Jadi Alasan?
Sementara itu kata Rahmad Handoyo, desakan agar PTM segera kembali dihentikan lantaran para ahli sudah merekomendasikan hal tersebut.
Maka dari itu, dia mendesak agar pemerintah daerah segera mengevaluasi PTM dan mengambil langkah dini jika sudah mulai menunjukkan kenaikan kasus Covid-19.
"Kalau masih ngeyel gimana nih. Ahlinya, dokter sudah menyampaikan untuk dievaluasi kok masih berkomentar tidak akan bertindak cepat," pungkasnya.***