PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah melalui Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyatakan warga berusia 45 tahun ke bawah diperbolehkan untuk beraktivitas kembali saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov menilai bahwa rencana tersebut adalah sebuah keputusan yang terburu-buru, tanpa dilandasi kajian ilmiah dan pertimbangan dari pakar kesehatan.
"Ini keputusan yang saya pikir terburu-buru karena seharusnya dilandasi dengan kajian ilmiah, pertimbangan masukan dari para pakar, terutama bidang kesehatan," kata Abra seperti dilansir dari Antara, Rabu, 13 April 2020.
Menurut Abra, sebelum memutuskan untuk melonggarkan aktivitas kerja saat PSBB dengan syarat selektif rentang usia, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu kurva jumlah penyebaran COVID-19 ini sudah menurun.
Baca Juga: Gereja di Australia Jual Cairan Pemutih Sebagai Obat Corona, Didenda Rp 1,4 Miliar
Keputusan melonggarkan PSBB ini, menurut Abra, dikhawatirkan menjadi sinyal negatif bagi pelaku usaha dan investor jika pemerintah tidak mempersiapkan skenario terburuk ketika kasus penyebaran COVID-19 di rentang usia pekerja 45 tahun ke bawah itu malah justru melonjak.
Akibatnya dampak COVID-19 terhadap perekonomian akan semakin panjang dengan meningkatnya jumlah pekerja usia produktif yang terpapar Corona.
Oleh karena itu, Abra mengatakan, pemerintah tidak boleh mengesampingkan risiko yang mungkin terjadi.
"Di saat negara-negara lain selesai COVID, khawatir di Indonesia masih berjuang lebih keras lagi, pada akhirnya akan berdampak pada sistem kesehatan kita. Rumah sakit, tenaga medis, apakah sanggup menanggulangi penambahan kasus tersebut," kata dia.
Baca Juga: Dikira Mainan, Bocah 5 Tahun Tak Sengaja Tembak Mati Kakaknya
Selain itu, Abra meragukan soal implementasi di lapangan untuk memastikan hanya karyawan 45 tahun ke bawah yang boleh bekerja.
Pasalnya, kebijakan ini menjadi sulit dilaksanakan dan bisa dianggap diskriminatif pada pekerja lain yang usianya di atas 45 tahun.
Ia menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan, meskipun perekonomian Indonesia juga semakin tertekan.
"Pemerintah harus berhati-hati, supaya tidak mengorbankan aspek kesehatan demi orientasi ekonomi jangka pendek. Semua negara juga mengalami risiko tekanan ekonomi," kata dia.
Sebelumnya, menurut Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengatakan hal itu dilakukan untuk mengurangi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pandemi COVID-19.
Baca Juga: Polres Tasikmalaya Gagalkan Peredaran Uang Palsu Senilai Rp2,9 Miliar
"Kelompok ini tentu kita beri ruang untuk bisa aktivitas lebih banyak lagi sehingga potensi terdampak PHK bisa kami kurangi," katanya dalam jumpa pers virtual usai rapat terbatas dari Jakarta pada Senin, 11 Mei 2020.
Meski demikian, Doni menyatakan hal itu tetap harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat.***