PR DEPOK – Sebuah video viral baru-baru ini memperlihatkan pendakwah Haikal Hassan yang mengajak umat untuk menolak label halal yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Video Haikal Hassan yang mengajak umat tolak label halal pemerintah itu pun viral di media sosial usai diunggah akun Twitter Bambangmulyono2 pada Senin, 14 Maret 2022.
Selain ajakan untuk menolak, Haikal Hassan juga meminta maaf ke pemerintah lantaran tak bisa mengikuti label halal yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag).
Sebab menurut Babe Haikal, demikian ia kerap disapa, Kemenag tidak hanya mengurus satu agama.
Baca Juga: Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 24 di prakerja.go.id, Perhatikan 11 Poin Ini agar Lolos Seleksi
Ia pun menegaskan, bahwa dirinya beserta umat lebih memilih mengikuti logo halal yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Hal ini pun lantas mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ruhut Sitompul.
Melalui akun Twitter pribadinya, @ruhutsitompul, ia mempertanyakan “umat” mana yang dimaksud oleh Haikal Hassan.
“Umat yg mana? ha ha ha kalian barisan sakit hati, kadrun cuma seupil,” ujarnya pada Selasa, 15 Maret 2022.
Baca Juga: Tiba di Lombok, Para Pembalap Berswafoto Tiru Gaya Selfie ala Marc Marquez
Di samping itu, mantan politisi Partai Demokrat ini pun memberikan dukungan penuh kepada Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
“Maju terusssssss Menteri Agama Indonesia,” tutur dia sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com.
Meski banyak pihak yang menilai bahwa label halal yang baru bernuansa jawa, ia tetap berpendapat label tersebut tampak bagus.
“Kenapa rupanya kalau kejawa-jawaan? eh logo halalnya memang kereeeeeeen, MERDEKA,” pungkas Ruhut Sitompul.
Baca Juga: Rusia Ingin Drone Bersenjata dari China untuk Perang Ukraina, AS Peringatkan Eropa
Sebelumnya, label halal yang baru ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag).
Menag Yaqut pun telah menjelaskan bahwa penetapan label halal yang baru itu sudah dirumuskan dalam aturan yang baku oleh pemerintah dan berlaku secara nasional.***