PR DEPOK – Moqtada Al Sadr, salah seorang ulama berpengaruh menyatakan mundur dari dunia politik di Irak.
Mundurnya Moqtada Al Sadr telah membuat bentrokan antar pendukung Sadr dengan pendukung kelompok dukungan Teheran.
Irak masih berjuang untuk pulih dari kondisi yang tidak stabil sejak kekalahan ISIS dan kelompok militan Suriah pada tahun 2017.
Baca Juga: Cek Penerima PKH Balita dan Ibu Hamil 2022 Online Lewat Link cekbansos.kemensos.go.id
Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari straitstimes-com, ulama berpengaruh Muslim Syiah Irak, Moqtada al-Sadr mengatakan pada Senin, 29 Agustus 2022, bahwa dia berhenti dari politik dan menutup institusinya sebagai tanggapan atas kebuntuan politik yang tidak dapat diselesaikan, yang memicu bentrokan dan menewaskan sedikitnya dua orang di Baghdad.
Pendukung Sadr, yang telah melakukan aksi pendudukan selama berminggu-minggu di Zona Hijau, di Baghdad.
Tentara Irak mengumumkan jam malam mulai pukul 15.30 waktu setempat dan mendesak para pengunjuk rasa untuk meninggalkan Zona Hijau agar terhindar dari bentrokan.
Namun kekerasan meningkat ketika para pemuda yang setia kepada Sadr turun ke jalan, memprotes tindakan ulama itu, dan bentrok dengan pendukung kelompok-kelompok yang didukung Teheran.
Mereka saling melempar batu, dan tembakan bergema di seluruh Baghdad tengah.
Setidaknya beberapa tembakan tampaknya berasal dari senjata yang ditembakkan ke udara.
Polisi dan petugas medis mengatakan, korban diperkirakan ada dua orang yang tewas, dan 19 orang terluka.
Baca Juga: Tertinggi, Ford Escort RS Turbo Seri 1 Milik Putri Diana Laku Rp1,2 Miliar
Selama kebuntuan mengenai pembentukan pemerintahan baru, Sadr telah mempengaruhi pendukungnya , mengacaukan upaya Irak, untuk pulih dari konflik dan sanksi selama beberapa dekade, serta upayanya untuk mengatasi perselisihan sektarian dan korupsi yang merajalela.
Sadr adalah pemenang mayoritas dari pemilihan pada Oktober, tetapi menarik semua anggota parlemen pada Juni setelah ia gagal membentuk pemerintahan.
Ia telah mendesak pemilihan awal dan pembubaran Parlemen. Dia mengatakan tidak ada politisi yang berkuasa sejak invasi AS pada tahun 2003 dapat memegang jabatan.
"Dengan ini saya mengumumkan penarikan terakhir saya," ucap Sadr dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter, mengkritik sesama pemimpin politik Syiah karena gagal mengindahkan seruannya untuk reformasi.
Dia tidak merinci tentang penutupan kantornya, tetapi mengatakan bahwa lembaga budaya dan agama akan tetap buka.
Sadr telah menarik diri dari politik dan pemerintahan di masa lalu, juga telah membubarkan milisi yang setia kepadanya.
Tapi dia tetap mempertahankan pengaruh luas atas lembaga-lembaga negara dan mengendalikan kelompok paramiliter dengan ribuan anggota.
Kebuntuan saat ini antara Sadr dan saingannya telah membuat Irak lama tanpa adanya pemerintahan.
Baca Juga: Kemensos Salurkan BLT Rp600.000 Mulai September 2022 Lewat Kantor Pos, Ini Sasaran Penerima Bantuan
Para pendukung ulama itu kemudian menyerbu zona pemerintah pusat Baghdad.
Sejak itu, mereka menduduki Parlemen serta menghentikan proses pemilihan presiden dan perdana menteri baru.
Sekutunya, Mustafa al-Kadhimi, yang tetap menjadi perdana menteri sementara, mengatakan dia telah menangguhkan rapat Kabinet sampai pemberitahuan lebih lanjut , setelah pengunjuk rasa Sadrist menyerbu markas pemerintah pada hari Senin.
Irak telah berjuang untuk pulih sejak kekalahan ISIS di Irak dan kelompok militan Suriah pada 2017, karena partai-partai politik telah berebut kekuasaan dan kekayaan minyak yang dimiliki Irak, produsen terbesar kedua sebagai Organisasi Negara Pengekspor Minyak.***