PR DEPOK - Seperti diketahui pada Selasa 6 September 2022, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Dirjen Pemasyarakatan memberikan bebas bersyarat.
Bahkan, sebanyak 23 narapidana atau napi korupsi tersebut kini telah menghirup udara bebas dari sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Terkait hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, bahwa bebas bersyarat bagi para napi korupsi itu sudah sesuai aturan.
Baca Juga: Kepesertaan Kartu BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak? Segera Cek dengan 3 Cara Online Ini Tapa Ribet
"Kita sesuai ketentuan aja, aturan Undang-Undang begitu," ujar Yasonna Laoly, seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari PMJ News, Jumat 9 September 2022.
Dia pun menjelaskan, dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2021 atau disebut PP pengetatan remisi koruptor sudah diajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA).
Sehingga, lanjut Yasonna Laoly, pemerintah pun harus mengikuti putusan judicial review dari MA tersebut.
Baca Juga: Pencegahan Banjir, 130 Ton Sampah Diangkut dari 4 Aliran Sungai di Kabupaten Bekasi
"Karena UU, jadi PP 99 sudah direview, ada juga keputusan MK mengatakan bahwa napi berhak remisi, jadi sudah sesuai prinsip non diskriminasi," ujarnya.
"Maka-nya kita dalam penyusunan UU PAS, menyesuaikan judicial review, nggak mungkin kita melawan aturan dari keputusan JR terhadap UU yang ada," sambung Yasonna Laoly.
Sebelumnya, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham juga menjelaskan alasan 23 napi koruptor mendapat pembebasan bersyarat.
Dirjen Pemasyarakatan menyebut bahka 23 napi korupsi tersebut sebelumnya telah memenuhi ketentuan/ persyaratan.
"Pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada seluruh napi, tanpa terkecuali dan nondiskriminasi," kata Rika Aprianti
"Tentunya yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif," sambung, Koordinator Humas dan Protokol Dirjen Pemasyarakatan ini. ***