PR DEPOK - Pada Kamis 18 Juni 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan kekecewaannya terhadap kineja para pembantunya dalam kabinet kerja yang dinilai lamban, terutama saat beradaptasi dalam menangani covid-19.
Penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 dari bantuan sosial sampai pemulihan ekonomi menjadi sorotan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Bahkan, Jokowi sempat mengucapkan bahwa dirinya tidak segan untuk melakukan reshuffle dan membubarkan lembaga yang dinilainya tidak sesuai harapan. Ucapan tersebut dilontarkan Jokowi saat rapat internal kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga: Viral Makam di Tepi Jalan Kampung di Solo, Diduga Milik Sosok 'Robin Hood' yang Tidak Tergusur
Sejak kabar tersebut beredar luas, tak sedikit pihak yang menanggapi kekecewaan tersebut sembari berharap apakah ucapan tersebut memang benar atau hanya sekadar ucapan belaka.
Hal itu juga yang ditunggu oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Dikutip dari RRI oleh Pikiranrakyat-Depok.com, Sabtu 4 Juli 2020, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa pihaknya menunggu keberanian Jokowi untuk mengambil langkah tegas atas ucapannya yang akan melakukan reshuffle sejumlah menteri pada kabinet kerja.
"Saya enggak mau su'udzon. Kalau seminggu ini enggak ada kabar berarti itu hanya omdo (omong doang)," kata Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Meski Sebut Indonesia 'Hotspot' Covid-19 Baru, Australia Tetap Bantu Kucurkan Dana Rp 35 Miliar
Ia menuturkan bahwa terdapat tiga aspek yang menyebabkan kemarahan Jokowi kepada para menterinya yaitu aspek aktor, sistem, dan terakhir kultur.
Untuk aspek aktor, ia menjelaskan bahwa penyebab kemarahan Jokowi itu disebabkan terlalu banyaknya jumlah kementerian dan lembaga negara sehingga menimbulkan kesulitan koordinasi antarkementerian dan lembaga.
Selanjut untuk aspek sistem, karena masih banyaknya ketidakselarasan koordinasi antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Dari sudut aktor, wajar juga Pak Jokowi marah, tapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah, Pak Jokowi sendiri," ucapnya.
Baca Juga: Duka bagi Dunia UFC, Ayah Khabib Nurmagomedov Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Covid-19
Hal itu dijelaskan Mardani Ali Sera, karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk dirinya telah memberikan usulan yakni kementerian tidak sebanyak 34 melainkan 20 hingga 25 saja maksimal.
"Jangankan antarkementerian, antardirjen (Direktur Jenderal) saja sinergi dan kolaborasinya kadang-kadang susah. Apalagi antarkementerian," katanya.***