PR DEPOK - Buronan BLBI yang juga menjadi terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra pada akhirnya berhasil ditangkap Badan Reserse Kriminal Polri pada Kamis, 30 Juli 2020 malam.
Djoko Tjandra diringkus di Malaysia melalui kerja sama Police to Police (P to P) antara Kepolisian Indonesia dan Malaysia. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pesawat yang membawa Djoko Tjandra mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur sekitar pukul 22.00 WIB.
Baca Juga: Disoroti Tapi Tetap Teruskan POP, Nadiem Makarim: Masih Banyak Semangat dari Organisasi yang Lolos
Sejak Djoko Tjandra berhasil diringkus, sejumlah pihak turut memberikan komentar dan apresiasi terhadap kinerja Bareskrim Polri. Salah satunya dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Herry.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Jumat 31 Juli 2020, Herman Herry mengapresiasi gerak cepat Bareskrim Polri menangkap buronan Djoko Tjandra yang dengan leluasanya berkeliaran meski tersandung kasus penggelapan dana perbankan.
Lebih lanjut kata Herman Herry, keberhasilan penangkapan Djoko Tjandra ini juga bisa menjadi salah satu bukti bahwa negara tidak kalah dengan penjahat kerah putih.
"Angkat topi untuk Kabareskrim (Komjen Listyo Sigit Prabowo) dan juga jajaran yang telah membuktikan bahwa negara tidak kalah oleh seorang Djoko Tjandra," ucap Herman Herry, di Jakarta.
Baca Juga: Jangan Lupakan Putusan MK, ICW Ingatkan Mantan Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada 2020
Dengan keberhasilan menangkap Djoko Tjandra, kata dia, Korps Bhayangkara tersebut dinilai tidak pandang bulu untuk menindak pelaku tindak kejahatan, termasuk para koruptor kelas kakap sekaligus.
"Saya melihat bahwa Kabareskrim sejak awal sangat responsif dan tidak pandang bulu dalam mengusut kasus ini," ucapnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menyebut, penangkapan Djoko Tjandra ini sebagai jawaban atas keraguan masyarakat Indonesia atas kasus buronan negara yang juga menjerat tiga petinggi Polri tersebut.
"Kami di Komisi III berkomitmen untuk selalu melaksanakan hak pengawasan kami untuk memastikan kasus ini bisa diusut hingga tuntas," kata dia.***