PR DEPOK – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi UU Pemilu.
Sebelumnya, Perupu ini dilakukan sebagai tindak lanjut pemerintah untuk memberikan kepastian hukum khususnya bagi empat daerah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat.
Dalam sidang rapat paripurna, yang diketuai oleh Puan Maharani bertanya mengenai pengesahan RUU menjadi Undang-Undang.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” tanya Puan.
Anggota dewan peserta Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.
“Setuju,” jawab anggota dewan yang dikutip dari ANTARA.
Adapun pemerintah dalam sidang paripurna DPR diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pembentukan RUU ini yang disahkan menjadi UU untuk memberikan kepastian hukum.
Baca Juga: Mulai Cair di Kantor Pos! Simak Berkas yang Wajib Dibawa Saat Ambil Uang Bansos BPNT dan PKH 2023
“Sekaligus menjadi payung hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2024,” ujar Tito.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan jika dalam RUU terdapat perubahan norma dari UU Nomor 7 Tahun 2017.
Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan pembentukan penyelenggara pemilu di provinsi DOB, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPD, dan DPD provinsi.
Baca Juga: Rekor Baru! Sudah Ada 12 Pelatih Liga Inggris yang Dipecat Musim Ini, Siapa Saja?
Selain itu ada pula perubahan terkait jadwal dimulainya kampanye pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden serta penyelenggaraan Pemilu 2024 di Ibu Kota Nusantara.***